Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Polri untuk mengamankan dan menegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.
Kapolri Jenderal Pol. Muhammad Tito Karnavian optimistis kerja sama tersebut bisa menangkal illegal fishing dan meningkatkan perekonomian negara sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Menurut mantan Kapolda Metro Jaya tersebut, Polri akan menindaklanjuti memorandum of understanding (MoU) dengan KKP melalui pembentukan Satgas Illegal Fishing untuk membantu Satgas KKP.
"Kerja sama ini sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden yang menginginkan peningkatan ekonomi melalui bidang wisata, membesarkan kemampuan nelayan, dan meningkatkan industri perikanan, rumput laut hingga mutiara," tutur Tito, Selasa (30/7/2019).
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan berdasarkan hasil survei internal, dari tahun 2003 - 2013, jumlah nelayan mengalami penurunan kurang lebih 50 persen dan Indonesia kehilangan eksportir hampir 115 perusahaan.
Menurut Susi, hal itu diakibatkan banyaknya ikan yang hilang, aksi illegal fishing merajalela dan banyak kapal asing yang menangkap di perairan Indonesia, serta kerusakan lingkungan laut akibat penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang dan bom.
Baca Juga
Berdasarkan hasil survei internal, belakangan ini jumlah kapal asing yang kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia mengalami penurunan sebesar 90 persen.
"Oleh karena itu perlu ada dukungan dan kerja sama dengan Polri dalam menata dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang terdapat di industri perikanan," kata Susi.
