Wapres JK dan Sejarah Lembaga Pemikir di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan agar Indonesia menjadi negara maju maka dibutuhkan perencanaan yang kuat.

"Kita berbicara perencanaan pastilah kita berbicara masa depan karna masa lalu adalah pengalaman. Untuk ke depan kita membutuhkan perencanaan yang terbaik untuk kita semuanya," kata Jusuf Kalla dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di Jakarta, Senin (21/7/2019).

Menurutnya, perencanaan yang disusun juga harus mampu menyerap teknologi yang tengah berkembang serta menyertakan inovasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Indonesia sendiri telah memiliki lembaga pemikir semenjak negara berumur sangat muda. Pada1947 di bawah Menteri Syahrir Indonesia membentuk Badan Perancangan Nasional. Pada tahun yang sama dibentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) yang dipimpin Wakil Presiden Muhammad Hatta.

"Pemerintah selalu mementingkan perencanaan sejak awal negeri ini," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, kata JK, penguatan perencanaan untuk pembangunan terus terlihat yakni pada 1950 oleh Kabinet Yamin. Kala itu dibentuk perancang nasional. Selanjutnya Indonesia menerapkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang melalui RPJMN 5 tahun dan Garis Besar Haluan Negara 25 tahun

"Semua itu [perencanaan] merupakan upaya kita semua merencanakan masa depan. Artinya adalah bahwa suatu negara yan ingin maju selalu merencanakan dengan baik apa yang ingin dilakukannya," katanya.

IDF 2019 merupakan wadah bagi para praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu, bertukar gagasan, dan mencari solusi guna atasi tantangan pembangunan Indonesia.

Pada IDF 2019 acara mengusung tema Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.

Forum ini menghadirkan lebih dari 250 pembicara nasional dan internasional dengan latar belakang industri dan sektor yang beragam.