Kabar24.com, JAKARTA — Kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan pupuk subsidi harus menjadi jalan perbaikan penganggaran subsidi pupuk.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah terus merivisi besaran subsidi pupuk yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Memang [penggunaan] pupuk itu ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada. Setelah kita [menggunakan modeling baru dari] BPS [terlihat] subsidi memang berlebihan. Sangat berlebihan," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Jusuf Kalla menyebutkan saat ini anggaran subsidi pupuk mencapai Rp30 triliun. Jumlah ini dengan asumsi setiap hektare lahan menyerap pupuk 400 kilogram.
"Padahal [jika dibandingkan dengan] produktivitas kita mestinya cukup 250 kilogram per hektare. [Jadi pertanyaannya] apa benar dipakai 400 kilogram per hektare [selama ini]," kata Jusuf Kalla.
Lebih lanjut, JK menyebutkan untuk para politikus maupun direksi BUMN yang ditangkap pihaknya menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada KPK. Pemerintah, kata JK, akan terus mendorong tata kelola di BUMN agar menjadi lebih baik.
Baca Juga
Seperti diberitakan, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat pejabat BUMN menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (27/3/2019).
Total sudah 8 orang yang diamankan KPK. Selain salah satu direksi BUMN, turut diamankan unsur swasta dan anggota DPR. Diduga, salah satu pejabat BUMN yang terjaring OTT KPK berasal dari PT Pupuk Indonesia.
Pihak manajemen Pupuk Indonesia langsung mengonfirmasi hal itu dengan datang ke Gedung KPK, Kamis siang ini.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana suap.
KPK menduga dugaan suap dialirkan terkait distribusi pupuk melalui kapal.
"Jadi, kami menduga ada transaksi yang melibatkan sejumlah pihak terkait distribusi produksi pupuk," ujar Febri, Kamis (28/3/2019) dini hari.
Tim Satgas KPK kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan 7 orang di Jakarta. "Dari sore sampai malam diamankan 7 orang. Ada direksi BUMN, dan pihak swasta," kata Febri.
KPK kemudian mengkonfirmasi adanya tambahan orang yang diamankan pada Kamis dini hari. Orang dimaksud berasal dari anggota DPR. Saat ini, semua yang terjaring tengah menjalani pemeriksaan intensif.
