Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar MPR Agun Gunanjar Sudarsa mengaku tidak bisa menyalahkan kedua calon presiden yang kampanyenya dinilai tidak mencerdaskan masyarakat karena penggunaan diksi-diksi tak bermutu.
Menurutnya, dalam kondisi kehidupan politik riil bangsa dan negara, baik pada tataran hukum maupun ekonomi dan politik, sudah tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, menjadi tugas semua pihak untuk kembali menuntaskan secara tegas mana yang baik dan salah dalam tatanan kehidupan berbangsa.
“Jadi lompat, bagaimana etika akan terbangun dengan baik kalau kita sendiri hari ini terjebak kepada pro dan kontra antara yang benar dengan yang salah,” ujar Agun dalam diskusi bertajuk “Etika politik Pilres 2019” di Gedung DPR, Jumat (16/11/2018).
Dia menambahkan kontestan Pilpres 2019 juga tidak bisa disalahkan karena mereka tidak terlepas dari pengaruh media massa, anggota DPR, dan para elite politik. Para kontestan terdorong oleh opini yang kadang-kadang menyesatkan dan hoaks seiring suburnya digitalisasi.
Sementara itu, pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti etika berpolitik di tubuh Partai Demokrat yang membebaskan kadernya memilih calon presiden (capres) meski berkoalisi dengan partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Padahal, garis kebijkan partai harus jelas sehingga ada pilihan-pilihan yang jelas. Menurutnya, jika Demokrat mendukung Prabowo maka seluruh kader mestinya mendukung capres yang sama.
“Saya belum menemukan referensi politik di mana pun ada partai yang seperti ini,”ucap Pangi.
Dia melanjutkan jika Demokrat akan fokus pada Pileg dan bukan Pilpres, maka semestinya cukup dibicarakan di internal partai dan tidak etis diumbar ke publik karena dapat membingungkan kader partai.
