Bisnis.com, JAKARTA – Italia masih menanti pembentukan pemerintahan berikutnya setelah pembicaraan di antara dua pemimpin populis pada Rabu (16/5/2018) malam.
Ketua Partai Five Star Movement Luigi Di Maio menyatakan, dua partai populis di Italia (Five Star Movement dan Liga) yang menjadi dua pemenang besar di dalam Pemilu Italia pada 4 Maret 2018, telah memberikan sentuhan akhir untuk program kebijakan mereka.
Di Maio menambahkan, program itu telah siap kendati dia dan Ketua Partai Liga Matteo Salvini perlu menyelesaikan beberapa isu lagi.
Lebih dari dua bulan sejak Pemilu tidak meyakinkan di Italia, kedua partai tersebut masih berulang kali melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Italia Sergio Mattarella untuk mencapai kesepakatan.
Posisi Perdana Menteri pun masih belum diputuskan, seperti dikutip surat kabar Corriere della Sera, Salvini dan Di Maio dapat menjabat PM Italia secara bergantian.
Adapun obligasi Italia tumbang pada Rabu (16/5/2018) setelah laporan bahwa pemerintah berikutnya akan meminta write-down atas utang yang dipegang oleh Bank Sentral Eropa (ECB).
Baca Juga
Penasihat ekonomi Partai Liga Claudio Borghi menyatakan tidak ada proposal untuk membatalkan bagian mengenai utang Italia di dalam rumusan program pemerintah tersebut.
“[Itu hanya] sekadar permintaan untuk perubahan aturan akuntan, sehingga aset sekuritas yang dibeli oleh ECB tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan utang-terhadap-rasio PDB Italia,” katanya seperti dikutip Bloomberg, Kamis (17/5/2018), dengan menambahkan bahwa permintaan itu akan berlaku bagi semua negara Uni Eropa.
Imbal hasil obligasi Italia menguat setelah pernyataan Borghi tersebut, meskipun obligasi pemerintah Italia bertenor 10 tahun yang tersebar di dalam obligasi bunds Jerman melebar 151 bsp, terbesar sejak Januari.
Salvini sendiri meremehkan kekhawatiran investor. Hal itu mengingatkan pendukungnya bagaimana aksi jual di pasar keuangan membuat mitra aliran tengah-kanannya, Silvio Berlusconi, kehilangan kursi pada krisis keuangan.
“Permainan di meja keuangan besar, siapa membeli dan siapa menjual. Apakah kalian ingat bagaimana pemerintahan sebelumnya, Silvio Berlusconi, pulang pada 2011?,” ujar Salvini.
Sementara itu, analis menilai rencana anggaran Five Star maupun Liga – termasuk pemotongan rasio pajak utama untuk perusahaan dan swasta serendah-rendahnya 15% -- berpotensi memperparah pendanaan publik Italia yang sudah genting.
Kampanye lainnya juga menjanjikan untuk memperkenalkan basis pendapatan dasar untuk warga miskin Italia dan rencana untuk menghapuskan reformasi dana pensiun yang telah membantu menstabilkan tumpukan utang publik terbesar Eropa pada masa krisis. Corriere della Sera memperkirakan paket kebijakan itu akan menghabis dana hingga 100 miliar euro.
Mattarella sendiri memiliki kekhawatiran mengenai dampak permintaan partai populis untuk kebijakan fiskal dan kebijakan luar negeri Italia. Pasalnya aliansi aliran tengah-kanan Salvini dan Five Star muncul sebagai pemenang terbesar dari Pemilu Maret silam.
Baik Salvini mauapun Di Maio menyatakan mereka ingin para pemberi suara memberikan komentar terkait program bersama yang mereka rumuskan. Ketika mereka memperkenalkan program itu, Di Maio berjanji akan membuat pemungutan suara daring, sementara Salvini akan memberikan surat suara di piazza di seluruh penjuru Negara Pisa.
Adapun jika pemberi suara mendukung upaya kedua pemimpin itu, maka keputusan finalnya akan diberikan kepada dewan milik Presiden Mattarella. Di Maio dan Salvini diharapkan untuk melaporkan kembali kepada Mattarella dengan program rencana kerja mereka.
Mattarella yang juga adalah mantan hakim pengadilan konstitusional memberikan sinyal bahwa dia akan memainkan peran intervensi untuk memeriksa rencana kebijakan Di Maio dan Salvini, begitu juga dengan kandidasi mereka untuk jabatan perdana menteri dan jabatan kementerian.
Jika nanti upaya Di Maio dan Salvini gagagl di peregangan akhir, Mattarella mungkin akan kembali ke rencana awal untuk memilih PM dari partai nonpartisan,kendati Di Maio dan Salvini mengatakan mereka akan menggunakan kekuatan mayoritas untuk pemilihan seperti itu dan akan memicu pemilu ulang.
