Kabar24.com, MATARAM - Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan prevalensi kebutaan tertinggi kedua di Indonesia. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk bisa membenahi kualitas penglihatan mata masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga The Fred Hollows Foundation, angka kebutaan di NTB mencapai 4% dari total penduduk NTB. Angka ini di atas angka kebutaan nasional yang sebesar 2,8%.
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata di NTB. Pemerintah telah banyak memiliki layanan kesehatan mata termasuk Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) yang secara khusus melayani kesehatan mata masyarakat NTB," ujar Eka di Mataram pada Kamis (12/10/2017).
Secara khusus, untuk kasus pada anak-anak Eka menyebut permasalahan yang terjadi bukanlah kebutaan, tetapi low vision atau pengelihatan yang kabur. Terdata sebanyak 10% dari anak-anak usia kelas 4 sampai 6 SD di NTB memerlukan kacamata.
Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat low vision pada anak-anak adalah faktor membaca yang tidak benar serta paparan dari sinar gawai yang saat ini kerap dimainkan anak-anak.
Untuk menangani masalah low vision pada anak, Eka mengaku pihaknya masih mengalami kendala baik tenaga, sarana, maupun prasarana pendukung pelayanan.
Melalui program 'Seeing is Believing', Standard Chartered Bank mengucurkan US$ 1,024 juta untuk menurunkan tingkat kebutaan, dan kerusakan mata masyarakat di NTB. Program ini ditargetkan mampu memberikan mendidik, pemeriksaan, dan akses kacamata bagi 550.000 siswa dan pelatihan bagi 3.500 guru di 3.500 SD dan SMP.
Selain memberikan fasilitas pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis, program 'Seeing is Believing' ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah mendirikan vision centre di BKMM Mataram sebagai pusat layanan refraksi, termasuk laboratorium untuk kacamata dan juga optik dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
"Salah satu alasan orang enggan menggunakan kacamata itu karena mahal, jadi dengan program ini masyarakat bisa terbantu," ujar Eka.
