Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua MPR: Penegak Hukum Harus Jaga Independensi

Ketua Majelis Permusyarahan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah ancaman dalam berbangsa belakangan ini. Ia mensinyalir sedikitnya terdapat tiga ancaman yang semakin membesar.
Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menerima Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 56 Marcella Zalianty (kedua kiri) dan pengurus Olivia Jensen (kedua kanan) dan Olivia Zalianty di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4)./Antara-Wahyu Putro A
Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menerima Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) 56 Marcella Zalianty (kedua kiri) dan pengurus Olivia Jensen (kedua kanan) dan Olivia Zalianty di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4)./Antara-Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA — Para penegak hukum diingatkan untuk menjaga independensi guna menjaga keutuhan bangsa.

Ketua Majelis Permusyarahan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah ancaman dalam berbangsa belakangan ini. Ia mensinyalir sedikitnya terdapat tiga ancaman yang semakin membesar.

“Pertama, kesenjangan. Ini membesar antara pulau jawa dengan luar jawa, antara pusat dengan daerah, yang kaya dan yang miskin,” kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Masalah berikutnya, kata dia, saat ini nilai-nilai yang dianut di tengah masyarakat terus memudar. Dia mencontohkan di antaranya persoalan etika. Nilai ini dirasakan semakin menghilang hampir di seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan ancaman yang juga harus ditangani adalah pemenuhan rasa keadilan. Dia mengatakan banyaknya kasus hukum yang tidak memenuhi keadilan dapat menimbulkan luka yang mendalam dan ujungnya menimbulkan akumulasi kekecewaan.

“Selagi keadilan tidak ditegakan, semakin jauh, kesenjangan semakin jauh maka ancaman dapat memecah NKRI,” katanya.

Mempermainkan hukum ini, kata Zulkifli, paling nyata terihat ketika salah satu kepala daerah ditetapkan tersangka ketika masih menjadi kader organisasi atau  partai tertentu, akan tetapi setelah berpindah ke partai atau organisasi lain, status tersangka ini menjadi hilang.

Dia mengingatkan agar pemerintah dan elemen pendukungnya kembali mengingat cita cita berbangsa yakni perlindungan dan persamaan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta pemenuhan keadilan sosial.

 Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan mempermainkan hukum ini sangat terasa di tengah masyarakat. Untuk itu pemimpin tertinggi harus menunjukan kepemimpinan dan memberi contoh. Sikap dan perkataan harus selaras. Jangan di mulut menyatakan anti korupsi namun dalam sikapnya justru menerima upeti.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper