APBD Jabar 2017 Diajukan Rp32 Triliun

Kabar24.com, BANDUNG--Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2017 diajukan mencapai Rp32 triliun.
 
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan volume APBD Jabar 2017 membengkak karena adanya penambahan 2800 PNS dari kabupaten/kota yang meliputi pendidikan, perhubungan, perdagangan, perikanan hingga pengawasan tenaga kerja."Jadi belanja daerah 2017 diperkirakan sebesar Rp 32,429 triliun lebih," katanya di Bandung, Kamis (1/12).
 
Karena itu menurutnya setelah menyesuaikan dengan pendapatan dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) volume APBD 2017 mencapai sebesar Rp.32,740 triliun atau meningkat sebesar Rp3,334 triliun atau naik sebesar 11,34% dibandingkan volume APBD murni 2016 sebesar Rp29,406 triliun. “APBD membengkak karena adanya penambahan dana alokasi umum untuk 28.000 pegawai baru, jangan heran,” tuturnya.
 
Menurutnya belanja daerah Jabar pada 2017 akan mengalokasikan untuk fungsi pendidikan 20% dari total belanja, fungsi kesehatan 10% dari total belanja, bantuan keuangan Kabupaten/Kota, bantuan desa, hibah, bansos dan subsidi, DAK, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan bantuan BOS pusat. “Untuk alih kelola saja mencapai Rp1,7 triliun, itu sudah termasuk tunjangan,” katanya.
 
Heryawan mencatat beberapa hal yang dinilai penting dalam RAPBD 2017 juga sudah dimasukan pihaknya antara lain pendukungan persiapan rencana Pilkada serentak, pendukungan dan penuntasan kegiatan unggulan Provinsi, pemberian penghargaan kepada insan olahraga, BPMU untuk SMA/SMK sudah terpenuhi selama 12 bulan.
 
Selain itu ada pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan revitalisasi dan pengadaan sarana prasarana Puskesmas serta pembangunan Mesjid Raya al Jabbar. Pihaknya juga menghitung dana Rp165 juta untuk infrastruktur dan kinerja aparatur 5.000 desa.

“Ada untuk cadangan pangan, rehabilitasi rutilahu perkotaan dan perdesaan, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas,” katanya.
 
Dia menghitung meningkatnya APBD 2017 karena ada pembentukan 9 kantor baru untuk beberapa OPD di Provinsi Jabar, termasuk UPTD di lingkungan Disdik Provinsi Jabar seperti pengelolaan terminal tipe B, unit pengawasan tenaga kerja di sejumlah daerah. “Jadi APBD ini membengkak karena memang untuk bayar gaji,” tuturnya.
 
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan Kementerian Keuangan belum memberikan informasi kepastian DAU yang akan mengucur, juga DAU yang sempat ditahan pencairannya.
 
Selain DAU pihaknya juga akan mengotak-atik untuk alih kelola yang dianggarkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Jumlah tersebut belum final karena masih ada penambahan dari kabupaten kota.

"Kami berharap ini selesai karena kebijakan secara umum bakal jadi pijakan kita dalam membahas APBD 2017,” ujarnya.