DEMO 4 NOVEMBER : TNI Tak Tolerir Gerakan Memecah Belah

Kabar24.com, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan terkait rencana demonstrasi 4 November mendatang, tugas TNI selama di BKO-kan ke Polri  mengamankan jalannya demonstrasi agar berlangsung dengan tertib dan aman dari awal hingga akhir. Sehingga, masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat terlaksana dengan baik.
 
“Tugasmu adalah melindungi semuanya, namun apabila ada demontrasi yang meningkat menjadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia, jangan sampai terkena dampak dari demo yang anarkis dan radikal tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2016).
 
Gatot menegaskan prajurit TNI di mana pun bertugas dan berada, jangan pernah ragu dalam melindungi rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung TNI. “Ingat ! bahwa prajurit TNI selalu memegang teguh amanat  Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta membela ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

“TNI sebagai alat negara tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi serta politisasi Sara.  TNI akan menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia."
 
Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh  prajurit TNI agar tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).  Jika ada dampak yang berakibat pada prajurit TNI, maka tidak usah ragu. “Ini adalah perintah komando, dan prajurit TNI tidak akan dipenjarakan, karena kalian hanya sebagai saksi. Dalam perintah komando yang bertanggung jawab adalah saya sebagai Panglima TNI yang memberikan perintah”, tegasnya.
 
Turut hadir dalam Apel Gelar Kesiapsiagaan Pengamanan, antara lain Wakasad Letjen TNI M. Erwin Syafitri, Wakasal Laksdya TNI Arie Hendrycus Sembiring, Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.