Kabar24.com, WASHINGTON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi hari ini, Rabu (14/9/2016) bertemu Presiden AS Barack Obama di Washington.
Suu Kyi bertemu Obama dalam kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat sejak partainya memenangi pemilu tahun lalu. Perjalanan kali ini menandai berakhrirnya perjalanan Suu Kyi dari seorang tahanan politik menjadi pemimpin nasional.
Dengan posisi Suu Kyi yang tidak lagi sebagai tokoh oposisi, Amerika Serikat meringankan sejumlah sanksi terhadap Myanmar. Keringanan sanksi itu diberikan bersamaan dengan keinginan Amerika Serikat memperbaiki hubungan dengan negara yang pernah dikucilkan Washington saat masih berada di bawah pemerintahan junta militer ini.
Suu Kyi juga diagendakan bertemu Wakil Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri John Kerry, dan sejumlah anggota tinggi Kongres.
"Sebelumnya hanya mendorongnya (Suu Kyi) dan mendukungnya dalam peran sebagai seseorang yang memperjuangkan demokrasi. Saat ini mereka (para pejabat AS) bertemu dengan seseorang yang berwenang dalam pemerintahan," ujar Murray Hiebert, seorang pakar Asia Tenggara dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington.
Obama akan berunding dengan Suu Kyi terkait upaya meringankan sejumlah sanksi Amerika Serikat untuk membantu perubahan demokratis dan investasi Myanmar, ujar pihak Gedung Putih.
Amerika Serikat telah meringankan sejumlah sanksi terhadap Myanmar pada awal tahun ini untuk mendukung reformasi politik. Namun, AS masih mempertahankan sebagian besar sanksi ekonomi. Hal itu dimaksudkan untuk menghukum mereka yang dipandang menghambat pemerintah yang terpilih secara demokratis.
Junta militer mundur dari kekuasaan langsung Myanmar pada 2011 setelah berkuasa selama 49 tahun. Namun, militer masih mempertahankan peran komando dalam perpolitikan, menduduki 25% kursi dalam parlemen dan memimpin tiga kementerian kunci.
Suu Kyi dilarang menjadi presiden di bawah konstitusi yang dirancang pihak militer karena anak-anaknya bukanlah warga negara Myanmar. Dia menjabat sebagai pemimpin de fakto negara melalui posisinya sebagai menteri luar negeri dan penasihat kenegaraan.
Suu Kyi juga menghadapi tantangan terkait hubungan Myanmar dengan Amerika Serikat dan dengan China, yang masih berhubungan dengan pemerintahan militer.
"Dinamika AS-Myanmar, bukanlah sebuah hubungan strategis yang dekat hingga menyingkirkan China, namun memperkenalkan hal yang lebih berimbang," ujar Richard Horsey, analis politik independen dari Yangoon.
Terdapat juga sejumlah hambatan besar dari dalam negeri untuk peraih hadiah Nobel itu.
Suu Kyi menuai kritikan dari kelompok hak asasi karena gagal menangani kasus kelompok minoritas Muslim Rohingya. Sekitar 125.000 orang masih berada di sejumlah kamp pengungsian di pantai barat Myanmar menyusul konflik antara kalangan buddhis dan Muslim pada 2012.
Minggu lalu, sebuah komisi yang dibentuk Suu Kyi dan diberi wewenang membuat rekomendasi terkait keadaan itu mengunjungi Myanmar untuk pertama kalinya. Komisi ini dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.
"Tampak jelas bahwa dalam pembentukan Komisi Annan, Suu Kyi tidak sekadar mencari perlindungan diplomatis, namun membuat wilayah Rakhine sebagai sebuah prioritas dan bertekad untuk mengambil langkah demi menangani keadaannya," ujar Horsey.
