MENLU AS: China dan Filipina Harus Taati Keputusan Pengadilan Internasional

Bisnis.com, NEW DELHI -  Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyerukan kepada China dan Filipina, Rabu (31/8/2016), untuk menaati keputusan pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan dan mengatakan tidak ada solusi militer atas masalah itu.

Pernyataan Kerry disela-sela kunjungannya ke India itu, dibuat menjelang pertemuan puncak G20 di China pada Minggu (4/9/2016) dan Senin (5/9/2016) yang bisa dibayangi oleh berbagai argumen, mulai dari sengketa wilayah hingga proteksionisme China, kata diplomat.

Pengadilan arbitrase di Den Haag pada Juli memutuskan bahwa China tidak memiliki hak sejarah atas Laut China Selatan. China mengabaikan kasus yang diajukan oleh Filipina itu dan menolak keputusannya.

"Amerika Serikat terus menyerukan kepada  China dan Filipina untuk menaati keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat secara hukum kedua belah pihak," kata Kerry dalam pertemuan dengan para mahasiswa di New Delhi.

China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, yang menjadi lintasan perdagangan senilai US$5 triliun per tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim atas wilayah tersebut.

China berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya atas Laut  China Selatan dan mengatakan tindakannya di kawasan itu, termasuk reklamasi lahan dan pembangunan landasan udara serta dermaga di atas karang, bersifat damai.

China menuduh AS dan sekutu-sekutunya di kawasan, seperti Jepang dan Australia, telah memicu ketegangan.

AS dan Jepang tidak memiliki klaim di kawasan itu dan mengatakan prioritas mereka adalah kebebasan navigasi.

Kerry mengatakan AS mendukung upaya diplomatik untuk memecahkan sengketa wilayah dimana "tidak ada solusi militer." "Kami juga tertarik untuk tidak memanas-manasi bara konflik namun mencoba mendorong para pihak memecahkan sengketa dan klaim mereka melalui proses hukum dan diplomasi," kata Kerry.

AS dan India, dalam pernyataan bersama pada Selasa setelah pembicaraan mengenai keamanan, menegaskan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut China Selatan.

Mereka mengatakan negara-negara harus menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan "menahan diri melakukan kegiatan yang bisa memperumit atau meningkatkan sengketa sehingga mempengaruhi perdamaian dan stabilitas".

Filipina yang merupakan sekutu AS menyambut baik keputusan pengadilan pada Juli itu namun mereka tidak mau membuat marah Tiongkok.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan ia akan melakukan pembicaraan dengan China mengenai masalah ini.

Duterte menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Laos yang juga akan dihadiri Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri China Li Keqiang.

Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin, saat ditanya di Beijing apakah Li akan bertemu Duterte disana, mengatakan tidak jelas apakah pertemuan bilateral akan dilakukan.

Liu tidak merujuk langsung Amerika Serikat namun mengatakan bahwa campur tangan beberapa negara di luar kawasan merupakan tantangan bagi hubungan China-ASEAN.

"Jujur, beberapa negara di luar kawasan ini tidak ingin melihat hubungan China-ASEAN berkembang cepat dan menjadi begitu dekat. Beberapa orang, beberapa negara, terus menerus mencampuri perkembangan hubungan China-ASEAN," kata Liu.