Intrusi Air Laut : 100.000 Ha Kelapa Indragiri Hilir Rusak

Kabar24.com, INDRAGIRIHILIR-- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencatat sedikitnya 100.000 ha lahan perkebunan kelapa milik masyarakat rusak akibat intrusi air laut. Indragiri Hilir merupakan daerah sentra perkebunam kelapa di Indonesia dengan luas 432.000 ha.

Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan mengatakan intrusi air laut itu merupakan masuknya air laut ke daratan. Pasang air laut dari utara di laut Timur Sumatra tersebut beberapa kali datang dalam setahun. Kelapa tidak mampu menyerap air asin yang bercampur dengan tanah gambut.

"Kerusakan juga diperparah dengan udang yang masuk seiring masuknya air laut ke daratan. Kerusakan tersebut sempat dibiarkan pada tahun 2010 hingga 2013 sehingga semakin parah," kata Wardan kepada bisnis, Senin (29/8/2016).

Bahkan ada beberapa petani yang sudah beralih menanam sawit. Namun, tidak berhasil karena pola pertaniannya berbeda. Namun, pemerintah masih fokus untuk menyelamatkan perkebunan kelapa.

Dari pantauan bisnis di lokasi, pohon kelapa yang mencapai ketinggan 25 meter tidak lagi memiliki daun. Hanya tinggal batang. Tanah di perkebunan tersebut juga berubah menjadi lumpur dan digenangi air. Tidak sedikit pohon-pohon yang tumbang.

Khairul, Kepala Desa Pulau Cawan, salah satu daerah perkebunan yang mengalami kerusakan tersebut menambahkan petani hanya bisa memanfaatkan batang kelapa yang dipotong untuk kebutuhan bangunan.

"Masyarakat Pulau Cawan sangat bergantung dengan pertanian kelapa. Hanya sedikit yang menjadi nelayan dan peternak," katanya.

Pemkab tengah berupaya untuk mengatasi hal ini untuk memperbaiki perekonomian. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki tata kelola air dengam membangun tanggul, memperbaiki saluran air dan mengatur ketinggian dan kelembapan air menggunakan pintu kelep.

Pemkab Indragiri Hilir juga telah meminta bantuan Pemerontah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi hal ini. Tahun ini, bantuan alat berat dari Pemerintah Provinsi Riau berupa alat berat juga tengah direalisasikan.

Pemerintah juga membatasi perizinan perkebunan kelapa sawit agar petani kelapa tidak beralih. Karena sawit juga dapat memperparah kerusakan lingkungan.

Aktivis lingkungan hidup Jaringan Pemyelamat Kawasan Hutan Riau (Jikalahari) menilai pemerintah perlu berkomitmen menjaga kelestarian perkebunan kelapa dengan membatasi masuknya industri kehutanan dan sawit.

"Kita mencatat ada 26 perusahaan pemegang izin HTI dan HGU di Indragiri Hilir yang kita nilai berpotensi merusak alam. Ini sangat bertentangan dengan program pemerintah yang melestarikan kelapa," kata Wakil Koordinator Jikalahari Made Ali.

Untuk memperbaiki lahan perkebunan yang dirusak intrusi air laut tersebut pemerintah perlu membentuk sebuah wadah yang melibatkan seluruh stake holder seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, petani dan warga serta pihak perusahaan refinery di Indragiri Hilir.

Joko, Ekonom Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengatakan salah satu wadah bisa melalui koperasi. Selain memperbaiki kerusakan perkebunan, wadah tersebut juga bisa mengatur proses hulu kelapa hingga ke proses hilir.

"Pemerintah telah berhasil menstabilkan harga kelapa dengan menerapkan sistem resi gudang. Namun, kerusakan ini juga harus jadi perhatian," kata Joko.

Indragiri Hilir memiliki 5 perusahaan refinery dalam negeri yang mempunyai brand Nata de Coco dan beberapa produk yang langsung dikemas.

Menurut Joko, perusahaan refenery di Indragiri Hilir juga harus memfokuskan menyelematkan perkebunan kelapa. Karena kerusakaan itu juga bisa merugikan perusahaan itu sendiri.