JOKOWI: Politik Pemerintah Politik Kerja

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa politik yang dianut pemerintahan saat ini adalah politik kerja.

"Bukan politik rencana, bukan politik wacana melainkan politik kerja," kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurnadi Gedung Utama Kementerian Sekretaris Negara Jakarta, Kamis.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus apa yang direncanakan agar dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Nanti rakyat yang akan menilai apakah kita sudah bekerja atau belum," kata Jokowi, yang dalan sidang kabinet paripurna ini meminta para menterinya untuk fokus menyederhanakan aturan atau regulasi jangan terlalu banyak.

"Semua kementerian harus bergerak di sini. Aturan yang rumit, bertele-tele hapus," tukasnya.

Presiden menegaskan bahwa sudah berkali-kali memerintahkan untuk menyederhanakan aturan yang rumit.

"Saya sudah perintahkan 2 - 3 kali, berkaitan dengan Perda, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita bertindak. Inilah yang akan mmberikan dorongan berkompetisi dengan negara'negara lain," tegasnya.

Presiden juga meminta kementerian dan lembaga untuk fokus yang jelas dan prioritas kerja harus jelas.

Dalam sidang kabinet paripurna ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016.

Kedua, Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017, percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).