Indonesia Terancam Ideologi Neoliberalisme dan Fundamentalisme Agama

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah mengemukakan, Indonesia dalam ancaman serius dua ideologi transnasional yang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu neoliberalisme dan fundamentalisme agama.

"Neoliberalisme masuk ke Indonesia melalui propaganda nilai-nilai individualisme dan liberalisme sebagai pintu masuk menancapkan kepentingan kapitalisme global dengan sistem fundamentalisme pasar," kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Politisi PDIP itu menyebutkan, ideologi fundamentalisme agama masuk dengan doktrin keagamaan yang sempit yang ingin menciptakan negara Islam Indonesia dengan sistem khilafah dunia.

Kelompok itu, ujar dia, masuk dengan mengeksploitasi kemiskinan di Indonesia dengan mengajak orang-orang yang labil iman keagamaan dan rasa nasionalismenya untuk menjadi radikal.

Guna menghadapi dua ancaman itu, lanjutnya, salah satu cara adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam pikiran dan jiwa masyarakat Indonesia agar menjadi praksis kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.

Sebagaimana diwartakan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton Fatoni mengatakan pihaknya terus mempromosikan Islam Nusantara sebagai gagasan Islam yang toleran, antiradikalisme dan antiterorisme.

"Promosi perlu, mengingat saat ini Muslim di Libya, Yaman, Irak, Suriah, Afghanistan tidak kunjung hidup damai, padahal selama ini mereka dikenal sebagai negara-negara Islam," kata Sulton di Jakarta, Senin (15/2).

Salah satu alasan PBNU menggulirkan Islam Nusantara adalah perlunya mengenalkan karakter ber-Islam seperti di Asia Tenggara. Dengan begitu, khasanah Islam tidak terlalu Arab sentris atau tidak hanya tentang Arab.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme harus dilakukan secara masif dan membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Radikalisme dan terorisme sudah nyata di depan kita sehingga upaya untuk membendung hal tersebut haruslah masif," tutur Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir pada Dialog Nasional Pencegahan Paham Radikal Terorisme dan ISIS di Medan, Rabu (10/2).

Seperti dikutip dalam siaran pers, Abdul Rahman mengatakan kemajuan teknologi informasi saat ini telah memberikan keuntungan tersendiri bagi kelompok radikal khususnya dalam mengekspansi kegiatan dan memperbanyak anggota dan pengikutnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan masyarakat harus mengembangkan kemampuan kritis untuk menangkal paham-paham radikal.

"Jadi pikiran-pikiran yang menyimpang menyimpang tentu dihadapinya dengan kemampuan kritis. Kalau mempunyai kemampuan kritis ketika ada pemikiran yang tidak masuk akal apapun itu mentah langsung," ujar Anies pada seminar nasional tentang pendidikan Islam di Jakarta, Sabtu (6/2).