Polri Diminta Kawal Implementasi Kebijakan Ekonomi

Kabar24.com, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat berperan aktif mengawal perekonomian dan pembangunan.  Jaminan keamanan dan penegakan hukum menjadi kunci penting mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Moneter Kemenko Perekonomian Bobby Hamzah Rafinus mengatakan dalam Undang-undang tentang Polri, kepolisian memiliki peran penting mengawal kebijakan ekonomi.

Menurut dia ada lima hal yang ditengarai Polri berkontribusi dalam perekonomian. Pertama terkait pengamanan pelaksanaan APBN.
Kedua stabilisasi harga barang dan jasa. Ketiga partisipasi mensukseskan pelaksanaan proyek strategis nasional. Keempat pengamanan kebijakan pemerintah. Kelima antisipasi kompleksitas transaksi keuangan.

"Pengamanan pelaksanaan APBN bisa membantu pemerintah dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Pengamanan target penerimaan pajak, 2016 merupakan tahun penegakan hukum melalui penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan," katanya dalam Rapim Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (27/1).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, imbuh Bobby, Kapolri dan Jaksa Agung agar memerintahkan jajaran dibawahnya bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan pengawasan dan mencegah aksi penimbunan atau spekulasi.

"Aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan kebijakan daerah dalam stabilisasi harga sebagai objek pemeriksaan hukum," katanya.

Secara umum, tambah Bobby, masalah utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia 2015-2016 yaitu peringkat daya saing dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Pemerintah berharap ini disertai dengan tumbuhnya realsiasi investasi.

"Selama periode yang sama permasalahan hukum khususnya korupsi merupakan faktor yang paling menjadi perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia," katanya.