NATAL & TAHUN BARU 2016: Jokowi Minta Perayaan Jangan Berlebihan

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru 2016 tidak dengan berlebihan.

"Presiden meminta pada masyarakat agar tidak merayakannya dengan berlebihan," kata Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Seskab mengatakan, pemerintah meningkatkan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016 dengan menambah jumlah personel pengamanan yang turun ke lapangan.

Pemerintah berharap pengamanan bukan hanya mengandalkan TNI dan Polri tapi juga meminta masyarakat berpartisipasi aktif.

"Kami mendengar beberapa ormas akan mengadakan kegiatan untuk membantu Polri di acara Natal dan Tahun Baru," katanya.

Pemerintah meyakini nantinya perayaan Natal dan Tahun Baru akan berjalan dengan aman.

Terkait penangkapan teroris, Pramono mengatakan, memang dalam rapat terakhir yang berkaitan dengan deradikalisasi, Kapolri telah melaporkan kepada Presiden mengenai adanya ancaman keamanan mendekati Natal dan Tahun Baru.

Presiden meminta Kapolri melakukan langkah-langkah pencegahan karena bagaimanapun telah ada pengalaman beberapa kali berkaitan pengamanan Natal dan Tahun Baru dan kegiatan lainnya.

"Apalagi ini ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dengan demikian secara khusus Presiden meminta Kapolri untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka adanya potensi ancaman itu. Jadi ini sudah dilaporkan sebelumnya oleh Kapolri kepada Presiden," kata Seskab.

Ia mengatakan, semua pihak tidak boleh lengah dengan ancaman terorisme karena ancaman masih ada dan dalam dokumen-dokumen yang ada sudah terpantau misalnya akan ada "pengantin baru", akan ada "konser".

"Nah apa yang dilakukan oleh Polri tentunya Presiden sudah mendapatkan laporan resmi dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Wakil Presiden," katanya.

Menurut Pramono, pemerintah mengutamakan pendekatan preventif (pencegahan) dibandingkan dengan pendekatan kekerasan karena radikalisasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan keamanan tapi juga perlu pendekatan kultural, keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan.