Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai perlu melakukan reformasi pasar (market reform) untuk membuat persaingan usaha di Tanah Air lebih sehat, terutama pada pasar komoditas strategis seperti pangan.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyebut saat ini kecenderungan persaingan usaha di pasar berbentuk oligopoli yang berpotensi menimbulkan perilaku tidak sehat, seperti praktik kartel.
"[Reformasi pasar] ini untuk mendorong pemain-pemain baru di setiap komoditas strategis," kata Syarkawi dalam pertemuan dengan sejumlah media, Jumat (18/9/2015).
Menurutnya, reformasi yang dilakukan di Indonesia sejauh ini belum terlalu menyentuh pasar, baru pada tataran politik. Karena itu, dia berharap pemerintah mau melakukan reformasi pasar agar perekonomian lebih sehat.
Dia mengapresiasi langkah deregulasi oleh Pemerintahan Joko Widodo untuk menghapus aturan yang menghambat masuknya pemain baru. Semua hambatan masuk, baik berbentuk regulasi maupun nonregulasi, dinilai perlu dihilangkan melalui reformasi pasar.
Ketua KPPU juga menyoroti banyaknya kebijakan tarif bawah yang justru menghambat efisiensi pada setiap industri, seperti kebijakan tarif bawah premi asuransi. Regulator industri asuransi dinilai salah obat, karena masalah di industri bukan soal tarif tapi diobati dengan kebijakan tarif.
Hal yang sama juga terjadi pada industri penerbangan. Masalah di industri penerbangan, katanya, adalah soal keamanan, tetapi yang dilakukan pemerintah justru mengatur tarifnya.
KPPU: Marak Oligopoli, Indonesia Butuh Reformasi Pasar
Indonesia dinilai perlu melakukan reformasi pasar (market reform) untuk membuat persaingan usaha di Tanah Air lebih sehat, terutama pada pasar komoditas strategis seperti pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : M. Taufikul Basari
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
2 jam yang lalu
Kala Prabowo Ingin Maafkan Koruptor demi Asset Recovery
8 jam yang lalu
Respons BI soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar
8 jam yang lalu