Bisnis.com,BEKASI-Paket kebijakan ekonomi tahap pertama yang dikeluarkan pemerintah pusat dinilai harus paralel dengan kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi Obing Fachruddin mengatakan kebijakan paralel tersebut dapat berbentuk kebijakan kemudahan perizinan untuk membuka dan menanamkan modalnya di daerah.
"Paling tidak di tingkat daerah ada kemudahan, misalnya perizinan," katanya, Jumat (11/9/2015)
Menurutnya, sejauh ini perizinan di Kabupaten Bekasi kerap masih mengalami keterlambatan. Perizinan satu pintu melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pun masih melewati instansi lainnya.
Untuk kondisi saat ini mencapai satu dan dua bulan, padahal idealnya lama perizinan hanya satu pekan. Lamanya perizinan itu tentunya mengganggu iklim usaha di Kabupaten Bekasi.
"Kalau keterlambatan itu karena pejabatnya ada rapat, kami maklumi. Tapi kalau keterlambatan disengaja?" katanya.
Sebelumnya, pemerintah bersama bank sentral dan otoritas keuangan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi komperhensif untuk mengatasi perlambatan ekonomi, mendongkrak daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri dan mendorong investasi. Langkah kebijakan komperhensif terdiri dari kebijakan fiskal dan sektor riil, kebijakan moneter dan kebijakan finansial.
Adapun hingga kini minat investasi di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi. Wilayah yang menjadi lokasi tujuan investasi berada di utara dan selatan Kabupaten Bekasi.
"Di selatan itu ada yang muat buat kawasan baru.Saya harap regulasi perizinannya dipermudah."
