Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus membahas mekanisme islah Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam sambutannya sebelum rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah berharap tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakilnya pada 26-28 Juli 2015 berjalan dengan lancar. Untuk itu, semua pihak harus menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada serentak.
“Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 harus berjalan lancar, aman, dan damai. Saya ingin mendengar laporan kemajuan dari apa yang dibicarakan dalam rapat sebelumnya,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/7/2015
Jokowi menuturkan, persoalan islah terbatas di tubuh Partai Golkar, dan PPP dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya dalam pilkada serentak menjadi isu penting untuk dibahas bersama pendanaan biaya pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat juga harus segera menentukan sikap terkait bantuan pegawai negeri sipil yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk KPU di daerah. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta laporan mengenai kesepakatan seluruh partai politik terkait syarat pengajuan calon kepala daerah dalam pilkada serentak.
Sekadar diketahui, tahun ini pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara.
Untuk bupati dan wali kota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.
