Koordinasi KPK, Kejagung Dan Polri Disambut Positif MPR

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua MPR, Zulkifli Hasan menilai koordinasi di antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI merupakan langkah positif karena sesuai dengan keinginan publik yang menginginkan perbaikan dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, pertemuan antara ketiga lembaga yang menghasilkan pembentukan Satgas Anti Korupsi telah menunjukkan sebuah sinergi di antara penegak hukum dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.


"Kita berharap koordinasi antarlembaga penegak hukum berjalan harmonis dan bagus, itu diharapkan oleh kita semua," ujar Zulkifli kepada wartawan mengomentari pertemuan yang dilakukan kemarin. Menurutnya, sinergi antara penegak hukum memang menjadi jawaban atas berbagai konflik yang terjadi diantara penegak hukum itu sendiri, khususnya di antara KPK dan Polri.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menilai pertemuan antara ketiga lembaga itu akan memperbaiki kegotongroyongan di antara mereka dalam menegakkan hukum sesuai visi misi Pemerintahan Jokowi-JK.

Senada dengan Zulkifli, Basarah menilaai pertemuan koordinasi semacam itu sangat bagus dan patut didukung.

"Para pimpinan lembaga-negara maupun penegak hukum memang seperti itu idealnya, saling bekerja sama. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip Negara Pancasila yaitu Gotong Royong," ujarnya Wakil Sekjen PDI-P tersebut, Selasa (5/5/2015).

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung kalau semua lembaga penegakan hukum saling berinisiatif untuk terus bekerja sama. Apalagi, ujarnya, salah satu hasil pertemuan adalah pembentukan Satgas Anti Korupsi.
Sedangkan pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf menyatakan pihaknya mendukung bila Presiden Jokowi tak ragu untuk turun tangan dalam mengkoordinasikan langsung ketiga lembaga penegak hukum itu. Dari sisi hukum tata negara, ujarnya hal demikian tidak ada yang salah.

Di tataran lapangan, dia menilai Kejaksaan Agung bisa berperan lebih aktif dalam menguatkan pelaksanaan koordinasi serta komunikasi di antara lembaga penegak hukum.

"Kalau bisa, Jaksa Agung memperkuat komunikasi secara formal, dan menegaskan pelaksanaan apa yang disepakati ketiga lembaga di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada kesepakatan kemarin, ya benar-benar lah dikawal," kata Asep.