Kabar24.com, JAKARTA— KPK kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit khusus pendidikan penyakit infeksi dan pariwisata, Universitas Udayana pada tahun 2009 yang telah merugikan negara sebesar Rp7 miliar.
Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, pihak KPK memanggil seorang guru besar dari Universitas Udayana yaitu Prof. DR. Dr. I Made Bakta Spd, dan seorang dosen Universitas Udayana yaitu Ni Wayan Sriariyani, serta satu pihak swasta yaitu Edita Wijaya alias Didit.
Ketiganya menurut Priharsa akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Biro Administrasi Umum sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Made Meregawa (MDM).
"Ketiganya akan menjadi saksi untuk tersangka MDM," tutur Priharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/5/2015).
Pihak KPK sebelumnya juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Made Meregawa untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang pernah dilakukan oleh M. Nazaruddin dalam perkara suap proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang.
Perusahaan Nazaruddin
Made sempat diperiksa untuk kasus M. Nazaruddin dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Rumah Sakit Pendidikan yang berada di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.
Sementara itu, Marisi Matondang yang merupakan Direktur PT Mahkota Negara disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan milik M. Nazaruddin.
Nama Nazaruddin beserta saudaranya M Nasir disebut-sebut pernah tercatat sebagai pemilik saham dan anggota komisaris CV Mahkota Negara yang berubah nama menjadi PT Mahkota Negara pada Februari 2003.
Namun, sejak Mei 2009, nama dua bersaudara itu tidak tercantum lagi dalam daftar pemilik saham dan jajaran komisaris.
Kemudian, proyek rumah sakit pada Universitas Udayana tersebut mulai dikerjakan pada 2009 setelah tendernya dimenangi PT Duta Graha Indah.
Perusahaan ini berafiliasi dengan Grup Permai, perusahaan Nazaruddin. Pembangunannya menghabiskan dana pemerintah pusat yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara senilai Rp600 miliar.
