Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KRIMINALISASI KPK, Jokowi Minta Pisahkan Proses Hukum dan Bukan

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar penegak hukum memisahkan antara proses hukum dan bukan agar tidak ada lagi kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Ummat untuk Pemberantasan Korupsi, berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). Dalam aksinya mereka menolak bentuk kriminalisasi terhadap ketua KPK non-aktif Abraham Samad dan mendesak pimpinan KPK sementara untuk segera menuntaskan kasus korupsi skandal Bank Century, korupsi BLBI, kasus korupsi Hambalang, dan korupsi SKK Migas./Antara
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Ummat untuk Pemberantasan Korupsi, berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). Dalam aksinya mereka menolak bentuk kriminalisasi terhadap ketua KPK non-aktif Abraham Samad dan mendesak pimpinan KPK sementara untuk segera menuntaskan kasus korupsi skandal Bank Century, korupsi BLBI, kasus korupsi Hambalang, dan korupsi SKK Migas./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar penegak hukum memisahkan antara proses hukum dan bukan agar tidak ada lagi kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya tolong dipisah-pisahkan mana yang proses hukum, mana yang bukan itu dipisah-pisahkan. Jangan semua diarahkan ke sana. Tapi coba kita mulai menghormati proses hukum," katanya di Pasar Burung Pramuka Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Setelah penunjukan pimpinan sementara KPK, Polri melanjutkan pemeriksaan terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tidak ketinggalan penyidik KPK Novel Baswedan dipanggil Bareskrim terkait dugaan kekerasan terhadap tersangka pencurian sarang burung walet.

Jokowi mengatakan sudah menyampaikan hal tersebut agar penegak hukum saat bertemu pimpinan KPK, Jaksa Agung dan Polri.

"Sudah saya [sampaikan] waktu bertemu dengan Polri, KPK, Jaksa Agung saya sampaikan, kembali bekerja untuk pemberantasan korupsi, sudah tegas itu," jelasnya. []


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akhirul Anwar
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper