Pusat Diminta Ikut Revitalisasi Kerusakan Jaringan Irigasi di Kab. Bandung

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat meminta pusat dan provinsi untuk menginventarisir irigasi yang rusak.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung A. Tisna Umaran mengatakan untuk perbaikan irigasi perlu ada koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengetahui data pasti kerusakan.

Dia mengaku di tingkat kabupaten juga ada dua SKPD yang menangani irigasi di antaranya Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE) dan Dinas Pertaniaan dan Perkebunan dan Kehutanan.

“Distanbunhut lebih kepada jaringan tersier. Masalah ini penangannya harus intensif dan di hulu," ujarnya, Kamis (22/1/2015).  

Dengan adanya perbaikan irigasi, katanya, diharapkan petani yang biasa menanam padi hanya sekali dalam setahun bisa menjadi dua kali dalam setahun.

Dia menjelaskan pada 2014 jumlah produksi Kabupaten Bandung mencapai 519.886 ton gabah dari target awal 509.667 ton ada kenaikan sehingga kawasan ini masuk wilayah swasembada beras.

Bupati Bandung Dadang M Naser menegaskan perlunya revitalisasi sistem irigasi pertanian di kawasan itu yang dianggap sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan suplai air bagi areal pertanian yang terhampar luas di seluruh kecamatan.

Menurut Dadang, perlunya revitalisasi sistim irigasi pertanian di Kabupaten Bandung itu untuk mengoptimalkan konsep kemajuan pertanian dengan komoditi terpilih.

Untuk itu, harus ada penataan pengairan irigasi yang bisa stabil. Tapi, sebelum merevitalisasi sistem irigasi pertanian juga harus merehabilitasi infrastruktur pengairan.

"Yang pasti upaya revitalisasi itu memerlukan dana yang besar sehingga tidak mudah juga," katanya.

Secara terpisah, di Kabupaten Garut Jabar, sebanyak 150 jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akan diperbaiki pada 2015.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut Tatang Hidayat merinci pengembangan jaringan irigasi desa seluas 9.000 ha dananya bersumber dari program APBN.

Program yang memiliki provitas 71,58 kuintal per hektare itu diharapkan dapat menghasilkan 103.494 ton padi. Berdasarkan penentuan, jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para petani, tetapi kenyatannya di lepangan tidak semua petani memiliki kemampuan.

Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki political will untuk memperbesar anggaran bagi sistem irigasi.

Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengungkapkan sistem irigasi di kawasan itu saat ini hampir setengahnya telah mengalami kerusakan. Dengan demikian, lanjutnya, perlu perbaikan maupun membuat sistem irigasi yang baru.