Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Akbar Tandjung, Agung Laksono Menyusul ke Istana

Tak lama setelah Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung meninggalkan Istana, Agung Laksono, Ketua Umum Golkar Munas Ancol, menghadap Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Partai Golkar terpilih Agung Laksono (kedua kiri) bersalaman dengan Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan), Priyo Budi Santoso (kiri) dan ketua pelaksana Yoris Raweyai (kedua kanan) usai memenangkan penghitungan suara pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Senin (8/12)/Antara
Ketua Umum Partai Golkar terpilih Agung Laksono (kedua kiri) bersalaman dengan Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan), Priyo Budi Santoso (kiri) dan ketua pelaksana Yoris Raweyai (kedua kanan) usai memenangkan penghitungan suara pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Senin (8/12)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Tak lama setelah Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung meninggalkan Istana, Agung Laksono, Ketua Umum Golkar Munas Ancol,  menghadap Presiden Joko Widodo.

Agung menyampaikan kondisi partai Golkar terkini bahwa kubu Munas Ancol tetap membuka pintu islah perdamaian meskipun gugatan hukum terus berjalan.

“Saya sampaikan tetap terbuka pintu islah perdamaian meskipun gugatan kami sudah berjalan tetapi secara pararel bahwa untuk usaha-usaha islah itu bisa tetap dilanjutkan agar tidak putus asa. Bahkan kalau bisa sebelum 60 hari ada kesepakatan islah,” ujarnya, Rabu (7/1/2015).

Ia mengapresiasi Jokowi yang memberikan perhatian begitu besar terhadap penyelesaian persoalan internal partai. Kepada presiden, Agung pun menegaskan partai mengikuti apa yang tertulis dari Kemenkumham untuk segera melaksanakan penyelesaian internal.

“Dan bilamana tidak tercapai baru melalui pengadilan. Kami juga menyampaikan bahwa kami sudah menunjuk juru runding supaya terlaksana islah,” jelasnya.

Beberapa syarat islah yang diajukan kubu Ancol pertama golkar keluar dari Koalisi Merah Putih tetapai bukan berarti pindah. Kedua, meminta pemerintahan Jokowi-JK dibantu namun bukan berarti minta jatah menteri. Ketiga, partai mendukung pilkada langsung dan pilpres langsung untuk menjaga demokrasi.

“Terakhir ingin agar pemilu ke depan di sana sini tetap terbuka dengan suara proporsional, dan dalam budaya berpartai kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan edukatif, jangan sedikit-sedikit pecat karena itu cikal bakal perpecahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Akbar Tandjung lebih dulu datang ke Istana. Akbar menyampaikan bahwa Jokowi meminta Golkar islah.  “Beliau mengatakan, 'pak Akbar bagaimana Golkar diselesaikan sebaik-baiknya secara kekeluargaan bersama tentunya dengan atauran-aturan yang selama ini menjadi acuan',” kata Akbar menirukan Jokowi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper