Kabar24.com, JAKARTA -- Amerika Serikat dan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, Senin (22/12/2014), menempatkan catatan HAM Korut di posisi rendah.
Hal itu dihasilkan setelah dilakukan voting atas keberatan China dan menambahkan sejumlah tudingan pelanggaran yang dilakukan negara itu dalam catatan Dewan Keamanan.
Dubes AS untuk PBB Samantha Power menggambarkan perlindungan HAM di Korut sebagai mimpi buruk yang nyata.
Ia juga menentang permintaan China yang dinilainya absurd untuk melakukan investigasi bersama antara Korut dan AS terkait kasus peretasan terhadap Sony Picture dan mengancam melakukan perlawanan jika PBB menolak usulan tersebut.
Korut menolak langkah DK PBB dan mengingatkan bahwa keputusan itu akan memancing respons Pyongyang.
Pembahasan DK PBB terkait Korut terjadi setelah voting yang tidak lazim akhirnya dilakukan karena penolakan China memasukkan Korut dalam agenda pembahasan.
Terdapat 11 suara yang mendukung, dua menolak, dan dua suara abstain. Rusia dan China menolak memasukkan Korut dalam agenda DK PBB, namun karena tak ada hak veto dalam prosedur voting DK PBB, upaya China membatalkan hal itu pun tak bisa tercapai.
DK PBB terakhir melaksanakan prosedur veto pada tahun 2006, saat memasukkan Myanmar dalam agenda pembahasan.
Sebelum saat ini pembahasan soal Korut di DK PBB masih dibatasi untuk masalah program senjata nuklir. Namun, dengan hasil voting pada Senin, seluruh aspek Korut bisa ditelanjangi oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Setelah hasil voting diperoleh, pertemuan resmi yang membahasa Korut segera berlansung, sesuai permintaan Dubes Australia Gary Quinlan dan 9 dubes di PBB yang kebanyakan berasal dari Barat. Quinlan menyatakan bahwa DK PBB sedang melakukan sebuah “langkah bersejarah.”
Pembahasan pada Senin berlangsung setelah Majelis Umum PBB, Jumat, mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan membawa Korut ke Mahkamah Pidana Internasional atas tindakan pelanggaran HAM sebagaimana dimuat dalam laporan PBB yang dirilis bulan Februari.
Diplomat Korut tidak hadir dalam pertemuan itu, Pyongyang menyatakan bahwa tuduhan itu didasarkan pada kebohongan. Bahkan salah satu diplomat Korut mengingatkan atas kemungkingan tindakan balasan Pyongyang atas langkah DK PBB yang dinilai sebagai hasil kasak-kusuk Amerika Serikat.
“Kami menolak keputusan untuk memasukkan Korut ke dalam catatan pelanggaran HAM DK PBB,” ujar Diplomat Korut Kim Song kepada Reuters.
“AS selalu menggunakan isu HAM sebagai senjata politik mereka untuk menekan negara kami,” ujarnya.
Kecaman atas pelanggaran HAM Korut bermula dari laporan salah satu penjaga penjara di Korut yang melarikan diri ke luar negeri.
Dubes AS untuk PBB Samantha Power mengutip pengakuan Amh Myong Chul, mantan penjaga penjara Korut tersebut.
“Ahm Myong Chul, mantan penjaga di Kamp Penjara 22, menyatakan bahwa para penjaga penjara rutin melakukan pemerkosaan terhadap para tahanan,” ujar Power.
“Ketika korban hamil dan melahirkan, mantan penjaga penjara itu menyebutkan, petugas penjara akan memasalah bayi itu dan menjadikannya sebagai makanan anjing mereka.”
Pada kesempatan itu, Power juga menyebutkan soal peretasan terhadap Sony Pictures, dan Washington menuding semua itu dilakukan Korut.
