Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berharap Partai Golkar segera melakukan rekonsiliasi agar konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak berlarut-larut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Golkar merupakan aset bangsa yang dalam perjalanannya ikut berperan menggerakkan roda pemerintahan.
"Saya lebih senang kalau mereka rekonsiliasi, memperbaiki hubungan keduanya," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Senin (8/12/2014).
Kedua kubu sama-sama telah melakukan Munas IX Golkar dengan ketua masing-masing. Selanjutnya mereka balapan melaporkan hasil Munas kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk mendapatkan legalitas.
Dalam hal ini, Tedjo mengatakan Menkumham akan mempelajari dua kepengurusan Golkar sesuai konstitusi. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi pelaksanaan Munas IX Golkar.
Sebelumnya, dalam Munas Bali 30 November - 3 Desember 2014, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum. Tidak ingin ketinggalan, Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono juga menggelar Munas di Ancol Jakarta pada 6-8 Desember 2014.
Munas kubu presidium awalnya akan dilakukan pada pertengahan Januari 2015. Tetapi dengan alasan ingin balapan mendapatkan legalitas kepengurusan partai, Munas presidium pun dipercepat.
