Bisnis.com, JAKARTA--Politisi Senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan Musyawarah Nasional XI tidak berjalan demokratis.
Mantan Ketua Umum Golkar ini menuturkan proses Munas yang tidak demokratis akan berujung pada hasil yang kurang diterima oleh kalangan Golkar sendiri."Ya inilah kalau pelaksanan tidak demokratis prosesnya, nanti hasilnya pasti ada masalah nanti belakangan hari dan pasti nanti kurang bisa diterima oleh kalangan Golkar sendiri," tuturnya.
JK menyayangkan proses Munas yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 30 November-3 Desember 2014 oleh Ketua Umum Goklkar Aburizal Bakrie berjalan dengan tidak demokratis lantaran tidak dihadiri oleh seluruh elemen partai dan disertai insiden pengusiran elit partai. Hasil Munas dikhawatirkan JK justru menimbulkan perpecahan di tubuh partai beringin.
"Harus kembali ke AD/ART, harus mufakat pemilihan langsung, tertutup, dan harus diterima semua orang. Seperti, Priyo kan dia Wakil Ketua DPP, bagaimana caranya dilarang masuk," kata Kalla.
Wacana aklamasi untuk muluskan sosok Aburizal Bakrie sebagai Ketum untuk periode kedua, dinilai JK sebagai mekanisme yang dapat dijalankan. Asalkan, dilakukan secara demokratis.
Apabila wacana aklamasi diwarnai dengan pelarangan calon tertentu, hal tersebut tidak demokratis.
"Kalau tidak fair, melarang orang jadi calon kan susah kita. Itu berarti direkayasa. Bisa masalah kan," imbuhnya.
BACA JUGA
