Bisnis.com, JAKARTA - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan pemerintah tidak melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Golkar di Bali. Pemerintah hanya memberitahukan dampak yang akan terjadi apabila Munas tetap dilaksanakan.
"Kita kasih tahu situasinya seperti ini, eskalasi seperti ini, kalau dia tahu situasinya seperti ini ya silakan, terserah dia mau maju atau tidak, jangan nanti kalau sudah ini menyalahkan pemerintah," katanya di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).
Munas Golkar rencananya digelar pada 30 November - 3 Desember di Bali. Badan Intelijen Negara dan Polri memprediksi terjadi kericuhan karena partai Golkar terpecah dua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono cs. Pemerintah khawatir hal itu akan mengganggu sektor pariwisata pulau Dewata.
"Kapolri sudah memberitahu situasi, BIN sudah memberikan sinyal-sinyal, kalau mereka ternyata nekat ya terserah mereka," ujar Tedjo yang mengakut tidak mengetahui perkembangan rencana pelaksanaan Munas.
Pelaksanaan Munas Golkar di Bali menjadi perhatian aparat keamanan karena berpotensi ricuh. Pasalnya, dalam rapat pleno Munas di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat terjadi keributan antara kelompok Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kubu Aburizal Bakrie dan AMPG kubu Agung Laksono cs. Hal itu dikhawatirkan terulang di Munas Bali.
