Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk tidak memberikan izin kepada Partai Golkar, melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November 2014.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima Bisnis di Jakarta, Rabu (26/11/2014).
"IPW memberi apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar," tuturnya.
Permintaan Menko Polhukam tersebut menurut Neta sudah berdasarkan pada analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang makin hari semakin memanas. Terakhir, bentrokan berdarah sempat terjadi pada saat dilaksanakan Sidang Pleno Partai Golkar di DPP Partai Golkar.
"Permintaan Menko Polhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas," kata Neta.
Karena itu, Neta berharap kepolisian dapat memenuhi permintaan dari Menko Polhukam agar melarang Munas Golkar diselenggarakan.
"Untuk itu Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar," tukas Neta.
