KRISIS THAILAND: Militer Tangkap Yingluck Shinawatra

Bisnis.com, BANGKOK -  Pemimpin militer Thailand menahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Jumat, setelah memanggilnya untuk melakukan pembicaraan, sehari setelah militer menyingkirkan pemerintahan sementara melalui kudeta.

Saat tentara melakukan konsolidasi, pemimpin rejim militer Jendral Prayuth Chan-ocha menyatakan rencananya melakukan reformasi sebelum pemilihan umum.

Namun beberapa pihak di Thailand menentang darurat militer dan memprotes aksi pengambilalihan kekuasaan itu.

Prayuth melancarkan kudeta setelah pihak-pihak bertikai menolak untuk mengalah dalam konflik antara pendukung kerajaan dan pemerintahan Yingluck, yang telah memicu kekhawatiran terjadinya kekerasan serius dan merusak perekonomian negara.

"Kami telah menahan Yingluck, saudara perempuannya dan saudara iparnya," kata seorang pejabat militer senior. Kedua keluarga Yingluck tersebut memiliki kedudukan politik yang tinggi.

"Kami akan menahannya selama tidak lebih dari seminggu, itu akan terlalu lama. Kami hanya perlu mengatur beberapa hal di dalam negeri terlebih dulu," kata pejabat yang menolak disebutkan namanya tersebut.

Ia menolah menyebutkan dimana Yingluck ditahan, namun menurut media setempat, Yingluck berada di sebuah markas tentara di provinsi Saraburi di utara Bangkok.

Tentara menahan para politisi dari kedua belah pihak yang bertikai, Kamis, setelah Prayuth mengumumkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, yang kemudian menuai kecaman internasional.

Dalam operasi terkoordinir untuk menetralisir kemungkinan penentangan atas kudeta, pihak militer memanggil Yingluck untuk bertemu dan kemudian mencekalnya bersama 154 politisi dan aktivis.

Yingluck merupakan saudara perempuan Thaksin Shinawatra, miliarder pengusaha telekomunikasi yang kemudian berubah haluan menjadi politisi. Ia mendapat dukungan besar dari warga miskin namun dicaci oleh kelompok pendukung kerajaan yang menuduhnya terlibat korupsi dan nepotisme. Ia digulingkan sebagai perdana menteri melalui kudeta militer pada 2006.

Saat menanggapi pemanggilan dirinya, Yingluck tiba di markas militer pada siang hari bersama beberapa politisi. Prayuth berada di lokasi yang sama namun tidak ada konfirmasi apakah keduanya bertemu.

Setelah Prayuth meninggalkan lokasi, sembilan mobil van berkaca gelap tampak meninggalkan tempat tersebut namun belum jelas apakah Yingluck berada dalam salah satu mobil itu, atau kemana mereka pergi.

Seorang asisten menteri dari pemerintahan terguling mengatakan beberapa orang, termasuk atasannya telah ditahan. Seorang mantan asisten Yingluck mengatakan selama berjam-jam ia tidak bisa dihubungi melalui telepon.

Yingluck diturunkan dari jabatannya sebagai perdana menteri melalui vonis pengadilan pada 7 Mei, namun pemerintahan sementara yang menggantikannya masih tetap berkuasa meski militer menyatakan darurat militer pada Selasa.

Prayuth juga memanggil ratusan pegawai negeri sipil dan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan mereka.

"Kita harus melakuka reformasi ekonomi, sosial, dan politik sebelum pemilu. Jika situasi damai, kita siap untuk mengembalikan kekuasaan pada rakyat," katanya.

Pihak militer menyensor media, membubarkan pengunjuk rasa dan memberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi.

Pasukan bersenjata Thailand memiliki sejarah panjang intervensi politik --dengan 18 kali upaya kudeta sejak Thailand menjadi kerajaan konstitusional pada 1932.

Situasi di Bangkok relatif tenang dan kehidupan kembali berjalan normal namun ada beberapa pihak yang menentang pengambilalihan itu.

Bebarapa ratus orang, termasuk pelajar, berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan meski sudah ada larangan unjuk rasa oleh lima orang atau lebih, untuk menyuarakan penentangan mereka atas kekuasaan militer. Beberapa pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan "Tidak ada kudeta" dan "Keluarlah diktator".

Sekitar 200 tentara berbaris di sepanjang jalanan untuk menghambat pergerakan unjuk rasa, dan membubarkan mereka. Tidak ada insiden serius dalam aksi tersebut, namun seorang pengunjuk rasa ditahan, kata seorang saksi mata.

Sekitar 80 pengunjuk rasa juga berkumpul di kota Chiang Mai, daerah asal Thaksin, untuk mengecam kudeta itu dan meminta dilakukan pemilu. Beberapa polisi mengawasi para pengunjuk rasa yang bertekad untuk berkumpul setiap hari.

Mantan menteri pendidikan dalam pemerintahan Yingluck, dalam akun Facebooknya mengkritik langkah kudeta itu.

"Kudeta hanya akan membuat situasi makin buruk. Menrebut kekuasaan bukanlah jalan keluar," kata Chaturon Chaisang.

Militer membatalkan siaran televisi dan radio pada Kamis dan membuat saluran sendiri untuk menyiarkan bahan-bahan berita dari mereka sendiri. Enam saluran kembali mengudara pada Jumat.

Beberapa saluran satelit termasuk saluran yang dimiliki pendukung pihak-pihak bertikai, masih tetap dilarang. Saluran berita internasional hilang dari udara dan militer mengancam untuk memblokade laman-laman yang provokatif.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan, Kamis, tidak ada pembenaran untuk sebuah kudeta yang memiliki implikasi negatif bagi hubungan dengan sekutunya.

Militer memberi penjelasan singkat kepada para diplomat meski beberapa menolak undangan itu sebagai bentuk ketidaksetujuan.

Prayuth merupakan anggota kelompok pendukung kerajaan yang berseteru dengan Shinawatra meski ia berusaha selama beberapa bulan menjauhkan militer dari konflik.

Panglima militer yang akan pensiun tahun depan mengambil alih kekuasaan sebagai perdana menteri namun belum jelas apakah ia bermaksud tetap bertahan pada posisi itu.

Masalah implisit dalam krisis yang memecah belah antara kelompok kaya dan miskin ini adalah isu terkait suksesi kerajaan. Raja Bhumibol yang merupakan raja memerintah terlama sudah berusia 86 tahun dan selama 2009 hingga 2013 dirawat di rumah sakit.

Calon penggantinya, Pangeran Vajiralongkorn, tidak memiliki pengabdian yang sama dengan ayahnya, namun beberapa pendukung Thaksin menyatakan kesetiannya pada putra mahkota.

Pengunjuk rasa anti-Thaksin menuntut diubahnya sistem pemilu yang akan mengakhiri keberhasilan keluarga Shinawatra menguasai kotak suara. Thaksin ataupun partainya selalu memenangi pemilu sejak 2001.

Pendukung Thaksin "baju merah" marah namun mereka tidak memiliki rencana untuk berunjuk rasa, meski berbagai pengamat memperkirakan ketegangan akan terus meningkat.

Unjuk rasa oleh pendukung Thaksin akan menjadi ujian bagi militer.

Pada 2010, lebih dari 90 orang tewas dalam bentrokan saat militer berusaha membubarkan aksi protes menentang pemerintah.

Investor umumnya mempertimbangkan pergolakan Thailand dalam langkah mereka dan reaksi pasar terhadap kudeta relatif tenang.

Nilai tukar baht berada pada 32,60 terhadap dolar AS, sedikit naik dibandingkan kurs pada Kamis 32,70. Pasar saham dibuka turun 2%, tetapi  sempat naik turun dan pada akhir perdagangan ditutup lebih rendah 0,6%.

Ekonomi Thailand berkontraksi 2,1%  dalam kuartal pertama 2014, terutama karena kerusuhan yang berkepanjangan, sehingga membuat turis takut datang dan mengurangi kepercayaan pasar, akibatnya muncul kekhawatiran akan terjadi resesi.