6 Langkah Presiden SBY untuk Lanjutkan Kerjasama dengan Australia

Bisnis.com,  JAKARTA -- Indonesia mengisyaratkan akan melanjutkan kerja sama bilateral, termasuk di bidang militer dan keamanan, yang sempat dihentikan,  setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima surat balasan dari PM Australia Tony Abbott terkait dengan isu penyadapan.

Namun, Presiden SBY menegaskan hal itu dapat terjadi setelah Indonesia memiliki kembali kepercayaannya kepada Australia pascainsiden penyadapan.

Hal itu dikemukakan Kepala Negara di hadapan para jurnalis nasional dan asing di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

"Setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan dan kemudian protokol dan kode etik benar dijalankan, maka saya berpandangan bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan," katanya.

Hal itu merupakan salah satu dari enam respons yang disampaikan oleh Kepala Negara atas surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbot terhadap suratnya yang berisi permintaan penjelasan atas isu penyadapan.

"Enam langkah yang sungguh-sungguh disertai niat baik atau goodwill untuk bertetangga dengan baik dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan," katanya.

Sebagai langkah awal, ujar SBY, pemerintah akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu sensitif berkaitan dengan hubungan Indonesia - Australia pasca insiden penyadapan.

"Bagi saya, ini merupakan pra syarat termasuk stepping stone untuk pembicaraan rumusan protokol kerjasama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PMm Australia," katanya.

Kedua, lanjut SBY, setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement antara kedua negara, SBY berharap ada tindaklanjut pembahasan protokol kode etik secara lengkap dan mendalam.

Kemudian, SBY akan memeriksa sendiri protokol itu apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu.

"Setelah kode etik itu disahkan, saya ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kedua kepala pemerintahan, saya sebagai Presiden RI dan PM Abbott sebagai PM Australia," katanya.

Selanjutnya, lanjut SBY, merupakan tugas kedua negara untuk membuktikan protokol kode etik tersebut berjalan. "Oleh karena itu, dilakukan observasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan," katanya.