Buntut Penyadapan Australia: Kerja Sama Bilateral Ditinjau Ulang

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengevaluasi sejumlah agenda kerjasama bilateral dengan Australia menyusul tindakan penyadapan dan tidak ada permintaan maaf dari negara tersebut.

Hal itu dikemukakan Kepala Negara melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggah pada Selasa (19/11/2013).

Kepala negara menilai tindakan AS dan Australia yang menyadap komunikasinya, Ibu Negara Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri kabinet sangat mencederai kemitraan strategis antar negara.

Pada intinya, ujarnya, Indonesia meminta Australia memberikan jawaban yang resmi dan bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia.

Namun, SBY menyayangkan pernyataan PM Australia Tony Abbot yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah.

"Kami juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," ujar Presiden melalui akun twitter-nya.

Dia mengemukakan, Pemerintah RI sudah protes keras sejak ada informasi penyadapan oleh AS dan Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia, ujarnya, telah melakukan sejumlah langkah menyusul beredarnya isu penyadapan oleh Australia dan AS.

Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa dan jajaran pemerintah telah mengambil langkah diplomasi yang efektif, sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari AS dan Australia.

Kemudian Kepala Negara juga telah menginstruksikan menlu untuk memanggil Dubes RI untuk Australia.

"Ini langkah diplomasi yang tegas," ujar SBY.  (ra)