Bisnis.com, JAKARTA - Isu anggaran belanja tambahan senilai Rp27 triliun yang muncul dalam APBN 2014 menjadi sorotan berbagai media nasional hari ini, Selasa (29/10/2013).
Isu lain yaitu desas-desus penarikan biaya oleh pemerintah terhadap setiap nomor telepon serta rendahnya serapan anggaran Kementerian dan Lembaga Negara.
Berikut ini ringkasan berita-berita utama media:
Rawan, Dana Rp27 Triliun
Anggaran belanja tambahan senilai Rp27 triliun muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Dana ini muncul mendadak saat perubahan anggaran antara pemerintah dan DPR. Alokasinya rawan konflik kepentingan (KOMPAS).
Nomor Telepon Akan Kena Pungutan Baru
Desas-desus penarikan biaya oleh pemerintah terhadap setiap nomor telepon semakin nyaring terdengar. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 telah menetapkan target penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp13 triliun atau melonjak dari target awal yang hanya Rp11,58 triliun (KONTAN).
Serapan Anggaran K/L Rendah
Entah apa yang ada di benak para birokrat di negeri ini. Serapan Belanja Anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga 23 Oktober 2013 “hanya” 56,6% atau Rp35,18 triliun dari total pagu Rp622 triliun. Sementara akhir tahun 2013 menyisakan dua bulan lagi. “Penyakit menahun” seakan tidak bisa hilang dan sepertinya pemerintah enggan melakukan perubahan. Singkatnya, pemerintah tidak bekerja optimal sehingga sistem pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya (NERACA)
Gapki Dukung Proposal Baru CPO
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung perjuangan pemerintah yang mengajukan proposal baru agar minyak sawit Indonesia mendapat preferensi tarif di negara-negara APEC. Gapki tengah mengumpulkan data dan fakta bahwa industri sawit di Indonesia berperan besar mengembangkan ekonomi pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan (INVESTOR DAILY).
