China Akan Ubah UU Kepemilikan Tanah Pedesaan

Bisnis.com, BEIJING - Pusat Studi Pembangunan yang berada di Kabinet China dilaporkan tengah mengusulkan proposal ambisius untuk mengubah undang-undang kepemilikan tanah pedesaan sebagai bagian dari reformasi struktural oleh para pemimpin Politbiro.
 
Anggota Politbiro Yu Zhengsheng mengatakan lembaga think-tank yang bernaung di bawah Dewan Negara China itu juga mengusulkan penambahan investor luar guna mendorong kompetisi dan membuat perubahan terhadap sistem keamanan sosial.
 
“Pertemuan itu akan menelaah reformasi yang komprehensif dan mendalam. Kedalaman dan kekuatan reformasi itu belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menunjang berbagai perubahan di setiap area perekonomian dan kemasyarakatan,” ujar Yu, sebagaimana dikutip Xinhua akhir pekan lalu.
 
Menurut Credit Suisse Group AG, proposal yang diajukan itu terlalu ambisius dan melebihi ekspetasi. Di lain pihak, Nomura Holdings Inc berpendapat efektivitas pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi tersebut masih belum jelas.
 
“Proposal itu adalah bagian dari inisiatif ekonomi yang paling ambisius sejak Republik Rakyat China didirikan dan harus ditinjau sebagai fondasi kerangka reformasi Presiden Xi Jinping yang akan diluncurkan pada pleno ketiga,” ujar ekonom Credit Suisse Dong Tao, Senin (28/10).