SENGKETA PILKADA BALI: MK Mulai Gelar Persidangan

BISNIS.COM, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi  menggelar sidang perdana sengketa Pilkada yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Dari awal kami menolak rekap (rekapitulasi) yang dibuat oleh KPU, karena hasil hitungannya memang merugikan pihak pemohon. Itu terbukti dengan setiap hari beredar angka-angka yang selalu berbeda yang dikeluarkan oleh KPU," kata Kuasa Hukum Pemohon Arteria Dahlan, saat sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Senin (10/6).

Sidang sengketa Pilkada Bali ini dipimpin majelis panel yang diketuai Akil Mochtar yang didampingi Maria Farida dan Anwar Usman sebagai anggota.

Menurut Arteria, selama penyelenggaraan pemilihan gubernur banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak Termohon (KPU) secara sistematis, masif, dan terstruktur.

"Misalnya, mengenai C-1, fakta yang terjadi di lapangan semuanya asli, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Selain itu, adanya pemilih yang melakukan pemilihan berulang-ulang. Itu terjadi di Buleleng," kata Arteria.

Selain itu, lanjutnya, KPU juga dinilai membiarkan pemilih boleh memilih dengan menggunakan surat undangan dan kartu pemilih orang lain.

Disamping itu, KPU pun dituding tidak merespon atas berbagai temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. "KPU tidak pernah merespon apa yang Pemohon laporkan, misalnya ada kesalahan di TPS-1, tapi KPU malah tidak melakukan pemantauan," kata Arteria.

Dia juga mengungkapkan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU, juga berlangsung sekedar formalistik belaka, karena tidak ada yang membawa data resmi untuk rekapitulasi pada saat pleno tersebut.

"Saya hadir saat pleno itu, tapi tidak ada yang bawa data asli," kata Arteria. (Antara)