Penyeragaman Biaya Kuliah di PTN Harus Jelas

BISNIS.COM, JAKARTA-- Rencana pemerintah menyeragamkan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan mengkhawatirkan rencana tersebut.

Betapa tidak, beragam pertanyaan bermunculan bila biaya kuliah untuk program studi kelompok eksakta yang cenderung membutuhkan fasilitas lebih banyak dengan biaya lebih besar, seperti Kedokteran, Fisika, Kimia, dan Biologi disamakan dengan program studi lainnya yang tidak membutuhkan fasilitas tambahan.

Bambang Q Anees, Akademisi Manajemen Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  mengatakan PTN yang menyediakan program studi kelompok eksakta memang membutuhkan biaya operasional lebih besar dibandingkan dengan program studi non eksakta seperti, sosial, agama, sastra dan lainnya.

"Tentu saja kalau diseragamkan semua pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Namun saya pikir  penyeragaman ini tentunya tidak dipukul rata. Pasti  ada kualifikasinya," ujar Bambang kepada Bisnis belum lama ini.

Bambang justru mengkhawatirkan jika penyeragaman biaya kuliah ini diberlakukan, fakultas bermuatan eksakta dikhawatirkan akan memungut biaya tambahan guna menutupi biaya operasional.

Dia berpendapat semestinya negara tetap menyubsidi setiap perguruan tinggi  guna menciptakan pendidikan yang terjangkau, baik  berupa beasiswa yang tepat sasaran maupun fasilitas  penunjang. Dengan demikian, lanjutnya, tinggal menciptakan kualitas pendidikan  yang baik.

Beasiswa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2010, meluncurkan program beasiswa bidik misi yang hingga kini peminatnya sudah mencapai hampir 80.000 peserta.

Beasiswa bagi kalangan tidak mampu tersebut juga diberikan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bambang menilai konsep pemerintah dengan mengeluarkan program bidik misi sudah bagus guna membantu rakyat kecil. Selain membantu biaya perkuliahan, jelasnya, beasiswa tersebut diberikan untuk pembinaan setiap mahasiswa.

"Yang selama ini kita lihat dari Bidik Misi itu tidak mewah, padahal untuk standar dalam negeri saya pikir ini cukup baik ketimbang program-program beasiswa dari pemerintah sebelumnya," ujar Bambang.

Menurutnya, seharusnya pemerintah melalui PTN yang dilibatkan dalam program beasiswa itu juga harus memberikan nilai positif terhadap output beasiswa tersebut.

Dia mencontohkan setiap penerima beasiswa tidak hanya sekedar menerima uang yang dikhawatirkan bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, tetapi disyaratkan khusus untuk kemaslahatan yang baik.

"Beasiswa itu kan uang negara. Jadi siapa saja yang dapat, misalnya, pihak universitas mewajibkan kepada mahasiswa penerima harus bikin resensi buku yang dibacanya sebagai salah salah satu syarat," ujarnya.