BISNIS.COM, SEMARANG -- Puluhan orang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang (Garpu) Jateng, menggelar kampanye menolak politik uang pada Pilgub Jateng.
Mereka membentangkan kain spanduk putih, meminta dukungan kepada para pengunjungcar free day (CFD) di Jl Pahlawan Kota Semarang, Minggu (19/5/2013).
Aktivis Garpu yang beranggotakan antara lain, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro, dan BEM Fakultas Hukum Universitas Semarang, mengajak pengunjung CFD menandatangani spanduk itu.
Pengunjung baik laki-laki dan perempuan yang tertarik dengan kampanye tersebut, kemudian membubuhkan tanda tangan di atas kain putih bertuliskan ”Tolak Politik Uang, Masyarakat Jawa Tengah Cerdas Tolak Politik Uang”.
Kampanye yang didukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, itu mampu menarik dukungan masyarakat, sehingga dalam waktu singkat kain putih itu sudah penuh dengan tanda tangan.
Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan, politik uang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 26 Mei 2013 harus ditolak. Sebab, calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang menggunakan politik uang tidak akan bisa memimpin dengan bersih.
”Politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup, karena mereka harus mengembalikan dana yang telah dikeluarkan kepada masyarakat ketika kampanye,” kata Eko.
Dia mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Pilgub Jateng yang bersih, sehat, dan berintegritas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. ”Pilihlah dengan hati nurani, jangan jual suara dengan uang,” tandasnya.
Ketua KPU Kota Semarang Hakim Junaidi, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan politik uang adalah bentuk pemberian supaya orang yang dituju memilih calon yang disarankan.
Politik uang, menurut dia, biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai dan tim sukses cagub dan cawagub menjelang pelaksanaan pilgub.
Bentuknya tidak selalu uang, namun bisa jadi sembako seperti beras, minyak dan gula ataudoorprize berupa pembagian hadiah dengan undian.
”Ada pula pemilih diiming-imingi voucher pulsa, barang elektronik, serta bantuan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan,” ujar dia. (Solopos/Insetyonoto/dot)
