OTSUS PAPUA: Sebelum Turun, SBY Ingin Revisi UU 21/2001 Rampung

BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah menargetkan draf perluasan otonomi khusus Papua rampung pada Agustus 2013.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut rancangan revisi UU No. 21/2001 itu sebagai aturan mengenai otonomi khusus plus.
 
Presiden SBY ingin revisi itu mendorong percepatan penyelesaian berbagai masalah di Papua sebelum masa pemerintahannya berakhir.
 
“Diharapkan Agustus drafnya selesai, tujuannya adalah menjawab berbagai persoalan Papua, harus tuntas masalah-masalah Papua sebelum beliau [SBY] mengakhiri jabatan," katanya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin (29/4/2013).
 
Lukas mengatakan Pemerintah Provinsi Papua bertekad mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai solusi berbagai permasalahan di Papua.
Pemprov Papua akan terus mengkomunikasikan agenda pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan pihak yang menentang pemerintah.
 
Dia yakin dengan pendekatan yang tepat pemerintah bisa merangkul kelompok separatis yang jumlahnya tidak banyak, untuk bersama-sama membangun Papua.
 “Memang ada saudara-saudara kita yang berseberangan, tetapi sejauh kita bisa komunikasikan, mereka juga manusia, mereka bisa mendengarkan".

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan perluasan otonomi khusus di Papua dibutuhkan untuk mengakomodasi dinamika politik dan eknomi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. “Presiden meminta redesain agar aturannya lebih sejalan dengan roh otonomi khusus".

Velix memaparkan revisi otonomi khusus akan memperbaiki aturan kewenangan keuangan, regulasi dan pengakuan sosial budaya di Papua.