BISNIS.COM, BATAM--Puluhan karyawan PT Nissin Kogyo Batam meminta DPRD Kota Batam agar melakukan upaya negosiasi dengan manajemen perusahaan terkait penghentian proses mereka bekerja secara mendadak.
Puluhan karyawan PT Nissin Kogyo tersebut mendatangi Kantor DPRD Kota Batam hari ini (Rabu, 24/4/2013) berharap pihak DPRD memanggil manajemen. Para pekerja ingin memastikan nasib ratusan buruh lainnya yang dilarang masuk perusahaan untuk bekerja.
"Kami mendesak Komisi IV DPRD Kota Batam memanggil manajemen untuk berunding. Kami ingin masalah ini segera selesai," kata Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Nissin Kogyo Batam, Deni Veris Silallahi di Batam, Rabu (24/4/2013).
Konflik antara manajemen perusahaan dengan buruh tersebut, kata dia, telah berlangsung sejak 2012. Konflik ini sudah diupayakan untuk diselesaikan melalui neberapa kali pembicaraan yang dilakukan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.
Deni menilai meski sudah melakukan pembicaaan namun karyawan yang ikut dalam pembicaraan itu dianggap membangkang oleh perusahaan.
"Sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Kami ingin DPRD Batam memfasilitasi perundingan dengan manajemen dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam," kata dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Sholihin mengatakan pihak manajemen PT Nissin Kogyo tidak hadir dalam pertemuan di DPRD ini meski sudah diundang.
Menurutnya, pihak manajemen sudah mengirim surat balasan yang menyatakan tidak bisa hadir karena butuh waktu mempersiapkan data-data untuk melakukan pembicaraan dengan buruh.
"DPRD ingin masalah manajemen bisa datang pada Senin (29/4) untuk melakukan pembicaraan dengan buruh dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam," tutur dia.
Dia meminta pihak manajemen agar kooperatif hingga konflik ini berlarut-larut sehingga berdampak buruk buat semua pihak termasuk mengganggu kondusifitas Batam.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Rusmini Simorangkir mengatakan Komisi IV DPRD Kota Batam sebelumnya sudah mendatangi PT Nissin Kogyo di Kawasan Industri Batamindo tetapi pihak manajemen terkesan tidak mau berkomunikasi dan mengusir anggota DPRD. Foto: Ilustrasi
