PENATAAN KAWASAN KUMUH: Pemda & Masyarakat diminta ikut berperan aktif

BISNIS.COM, JAKARTA--DPR minta pemerintah daerah dan masyarakat setempat berperan serta dalam penataan kawasan kumuh.
 
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan program penataan kawasan kumuh tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Apalagi kawasan kumuh sekarang tidak hanya ada di kawasan kota-kota besar saja tapi juga di kabupaten/ kota.
 
"Program penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Kemenpera di Provinsi NTB sudah berjalan cukup baik dan kami harap bisa lebih dioptimalkan lagi sehingga pemda dan masyarakat bisa lebih berperan aktif," ujarnya dalam rilisnya, Rabu (17/4/2013).
 
Selain itu penataan kawasan kumuh yang sudah berjalan dengan baik harus diimbangi dengan penyaluran bantuan stimulan rumah swadaya.

Jika rumah masyarakat sudah layak huni tentunya kawasan kumuh pun bisa berkurang dari waktu ke waktu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan stimulan rumah swadaya adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di provinsi NTB yang rumahnya masih beralaskan tanah dan memiliki atap rumbia.

Pasalnya, masih banyak kabupaten/ kota di NTB yang pembangunan rumah milik masyarakatnya belum merata.

"Kami juga melihat pembangunan Rusunawa untuk perguruan tinggi yang dibangun Kemenpera di Mataram sudah baik. Tentunya prestasi tersebut juga harus dipertahankan," harapnya.

Asisten Deputi Pengelolaan Prasarana Kawasan Kemenpera Handoko menyatakan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK) di NTB.

Salah satu desa di Kota Mataram yang memperoleh bantuan tersebut pada tahun 2012 lalu adalah Desa Sayang-Sayang di Kecamatan Cakranegara.

Handoko menambahkan bentuk bantuan yang telah dilaksanakan oleh Kemenpera antara lain pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.600 m  dengan lebar jalan 3 m, jalan setapak 500 m, dan penerangan jalan umum (PJU) 34 unit solar cell dan MCK 1 unit.

"Luas penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Kemenpera di desa tersebut seluas 2 hektar sehingga bisa membantu pengembangan kawasan khususnya Kota Mataram," jelasnya.  (ra)