BISNIS.COM, JAKARTA -- Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, terkait dengan kondisi kependudukan saat ini.
Selain masalah kuantitas, juga soal kualitas penduduk, persebaran, dan mobilitas, serta data dan informasi kependudukan.
Berbagai kebijakan pembangunan kependudukan masih banyak yang belum sinkron satu sama lain, sehingga diperlukan adanya upaya penyerasian kebijakan lebih lanjut.
"Mengatasi masalah tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan sinergitas dengan berbagai instansi, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," kata Plt Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso, pada Rakornas Kemitraan BKKBN dengan Polri, di Hotel Horison, Bekasi, Selasa (16/4/2013).
Dia mengatakan menjalin kemitraan dengan Polri, merupakan salah satu strategi BKKBN untuk menggerakkan semua potensi di masyarakat.
"Sebab, BKKBN tidak mungkin bergerak sendiri. Apalagi secara faktual, BKKBN tidak mempunyai unit-unit pelayanan yang ada di masyarakat," ujar Sudibyo dalam Rakornas yang berlangsung hingga 17 April, dan diikuti sebanyak 184 peserta dari seluruh Indonesia.
Rakornas ini mengusung tema Dengan Komitmen Bersama Polri, Kita Percepat Pembangunan BKKB Melalui Penggerakan dan Pelayanan menuju Pencapaian MDGs 2015.
Menurut Soedibyo, Polri mempunyai sumber daya manusia yang kuat, dan unit-unit pelayanan di masyarakat.
Kemitraan antara BKKBN dengan Polri ini, ujarnya, telah berlangsung cukup lama. "Namun BKKBN menyadari bahwa kemitraan tersebut belum berjalan seperti ang diharapkan. Oleh karena itu perlu diadakan Rakornas ini."
Dia berharap melalui Rakornas ini diharapkan terwujud komitmen politis Polri, terjabarkan dan terlaksananya strategi, dan langkah-langkah operasional Program KKB menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015.
