Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah akan segera mempercepat proyek waste to energy untuk mengatasi persoalan sampah yang selama satu dekade belum terselesaikan.
Hal itu dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).
“Saya laporkan tugas dari Presiden mengenai waste to energy. Proses administrasi sebenarnya enam bulan, pengerjaan satu setengah tahun. Tapi Bapak Presiden menegur, jangan enam bulan, tiga bulan kalau bisa, sehingga total 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” kata Zulhas.
Dia menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait waste to energy diperkirakan terbit dalam satu-dua hari ke depan. Aturan tersebut akan memangkas birokrasi panjang yang sebelumnya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga PLN.
“Tentu nanti Danantara, nanti akan kita pangkas. Dulu kan ada tipping fee, melibatkan bupati, gubernur, DPRD, kabupaten, juga dari provinsi, menteri keuangan, menteri lingkungan hidup, menteri apalagi menteri energi, kemudian PLN. Nanti nggak. Dari Danantara kontrak ke PLN, dikerjakan, nanti dari ESDM izinnya, selesai. Udah,” jelasnya.
Selain membahas waste to energy, Zulhas juga menyampaikan perkembangan program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, 360.000 ton bantuan pangan sudah selesai disalurkan. Namun, realisasi distribusi beras SPHP masih perlu ditingkatkan.
“SPHP 1,3 juta ton memang masih kecil, satu hari rata-rata baru 600 ribu ton, targetnya 30 ribu ton per hari. Dalam satu-dua bulan selesai, sehingga pasar akan dibanjiri SPHP. Kalau ada kenaikan harga, otomatis bisa diatasi,” paparnya.
Zulhas juga melaporkan perkembangan program Kredit Usaha Desa (Kopdes). Program tersebut sudah berjalan, tetapi plafon pinjaman dari bank Himbara belum bisa digunakan karena menunggu aturan turunan dari Kementerian Keuangan.
“Diharapkan dalam satu-dua minggu ke depan bisa selesai harmonisasi, sehingga plafon pinjaman bisa langsung dimanfaatkan,” pungkas Zulhas.
