Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan edukasi hingga pengawasan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.
Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk membangun sebanyak 80.000 koperasi desa maupun kelurahan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Total biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu di 80.000 desa dan kelurahan mencapai Rp240 triliun.
"Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko," terang Budi kepada wartawan usai beraudiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Budi menyebut nantinya kerja sama edukasi dan pengawasan KPK pada Kopdes Merah Putih akan tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Dia pun mengungkap pegawai KPK akan dilibatkan dalam tim Kopdes Merah Putih.
Pria yang juga Ketua Umum Relawan Projo itu menjelaskan, pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih berasal dari kredit pinjaman perbankan. Oleh sebab itu, nantinya perbankan bakal melakukan penilaian bisnis dan risiko.
Budi menyebut tidak semua Kopdes Merah Putih di seluruh daerah membutuhkan modal awal sekitar Rp3 miliar. Namun demikian, menurut perhitungannya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun 80.000 Kopdes Merah Putih sekitar Rp240 triliun apabila mengacu pada modal awal setiap koperasi Rp3 miliar.
Baca Juga
"Kemarin itu antara kalau Rp3 miliar [setiap koperasi] kan berarti sekitar Rp240 triliun. Dan ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi-potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan," tuturnya.
Adapun Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, pemerintah telah membentuk 9.835 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia per 8 Mei 2025.
“Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus,” ujar Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar.
"Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
