Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebutkan bahwa pemerintah bakal segera menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk menjadi jembatan bagi Indonesia dan BRICS.
Dia mengatakan rencana awal dari Indonesia setelah resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS adalah menunjuk pihak yang akan bertanggung jawab untuk membantu upaya mendorong kepentingan negara-negara berkembang di forum multilateral.
“Begitu kita menjadi anggota dari suatu organisasi sudah pasti harus ada siapa yang bertanggung jawab, harus ada di struktur pemerintahannya, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025) malam.
Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral itu mengatakan bahwa nantinya pihak yang bertanggung jawab juga akan mempelajari birokrasi di badan BRICS, misalnya, apabila ada pungutan iuran.
“Dari segi anggaran ya kita kalau BRICS ini belum ada keharusan ya untuk memberi iuran, misalnya tapi suatu hari mungkin saja ya, nah ini masih harus hal-hal yang kita pelajari,” imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa pihak yang bakal memimpin Indonesia untuk menjadi jembatan bagi BRICS berpeluang berasal dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Koordinatoor Bidang Ekonomi.
Baca Juga
“Dari segi internal pemerintah organisasi pasti harus ada lead-nya apakah itu Kemenlu, apakah itu, biasanya sih kombinasi antara Kemenlu dan dalam hal ini mungkin kementerian keuangan dan kementerian koordinator ekonomi,” pungkas Mari.
