.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memiliki perjalanan panjang bersama PDI Perjuangan (PDIP). Karier politiknya dimulai sebagai Wali Kota Solo hingga akhirnya menjabat sebagai presiden dua periode.
Namun sejak Pilpres 2024, hubungan antara Jokowi dan PDIP berangsur renggang. Keduanya berbeda dukungan. Jokowi condong ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketegangan antara PDIP dan Jokowi semakin memuncak saat presiden ke 7 itu secara terang-terangan mengampanyekan dan meng-endorse calon yang berlawanan dengan partai berlogo banteng. Puncaknya, pada Senin (16/12/2024) Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, mengumumkan Surat Keputusan (SK) pemecatan tersebut.
Dia menuturkan bahwa perintah tersebut berasal langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan no. 1649/KPTS/DPP/XII/2024. SK tersebut berlaku sejak tanggal penetapan, yakni 4 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasko Kristianto, ditandatangani,” ucapnya.
Baca Juga
Karier Politik Dimulai pada 2005
Karier politik Jokowi dimulai pada 2005 ketika ia maju sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, bersama FX Hadi Rudyatmo dengan dukungan PDIP. Pasangan ini memenangkan kontestasi Pilkada dan menjabat untuk periode 2005–2010.
Pada Pilkada berikutnya, Jokowi dan FX Rudy kembali menang dan menjabat untuk periode 2010–2015. Namun, pada 2012, Jokowi ditunjuk oleh PDIP untuk berkontestasi dalam Pilkada Jakarta. Hal ini membuatnya harus mundur dari jabatan Wali Kota Solo.
Di Jakarta, PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra, mengusung pasangan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasangan ini berhasil mengalahkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012–2017.
Kemudian, meski baru dua tahun menjabat, Jokowi kembali ditugaskan oleh PDIP untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
PDIP kemudian berkoalisi dengan Partai NasDem, PKB, dan Hanura, mengusung pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden ke-10 RI. Pasangan ini bertarung melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh koalisi Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PBB.
Hasilnya, Jokowi dan JK memenangkan Pilpres 2014 dan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014–2019.
Tak berhenti, pada Pilpres 2019, PDIP kembali mengusung Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Jokowi bertarung melawan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf berhasil menang.
Dengan demikian, maka hingga puncak karier politiknya, Jokowi tidak pernah kalah dalam kontestasi Pilkada maupun Pilpres.
Hubungan Renggang
Kerenggangan antara Jokowi dan PDIP mulai tampak jelas menjelang Pilpres 2024. Jokowi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Gibran, yang saat itu masih menjadi kader PDIP, maju dalam Pilpres 2024 bersama Prabowo, berseberangan dengan partai. Gibran berhasil maju setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menurunkan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi.
Keputusan MK ini menjadi salah satu alasan pemecatan Jokowi dari PDIP. Hal ini tertulis dalam dokumen PDIP mengenai 27 daftar nama pemecatan anggota PDIP Perjuangan dalam kaitan Pilpres dan Pilkada 2024.
“Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” tulis dokumen tersebut.
Selain itu, Gibran dipecat karena dianggap melanggar etik partai dengan maju sebagai calon wakil Presiden 2024 dari partai lain, sedangkan Bobby Nasution dipecat karena maju sebagai calon Gubernur Pilkada 2024 dari partai lain.
