_1684686419.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mau memberi komentar terkait kebenaran kabar Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk jadi calon wakil presidennya (cawapres) di Pilpres 2024.
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan sikap resmi dari Anies sendiri. Sebelum itu terjadi, lanjutnya, PKS masih belum akan memberi tahu ke publik keputusan politiknya.
"Nanti nunggu konpers [konferensi pers] Pak Anies dulu. Kalau Pak Anies sudah selesai konpers baru kita komentari. Selama belum dia bicara, kita tahan," ujar Mabruri saat dihubungi, Kamis (31/8/2023).
Dia menerima kabar dalam waktu dekat Anies akan melakukan konferensi pers ke publik. Meski demikian, Mabruri belum bisa memastikan kapan waktunya.
"Iya saya dengar begitu [Anies akan konpers]. Tapi masalah di mana, kapannya, belum jelas juga," jelasnya.
Mabruri sendiri mengakui para pengurus PKS sudah melakukan pertemuan di markas partai mereka di Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023) malam, usai tersebar kabar duet Anies-Cak Imin.
Baca Juga
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.
Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
