Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai langkah pemerintah mengizinkan kembali beroperasinya seluruh moda transportasi menunjukkan bahwa pemerintah tidak maksimal menangani pandemi Covid-19.
Dia menyebut diperbolehkannya seluruh transportasi umum beroperasi kembali mulai besok, Kamis (7/5/2020), membuktikan bahwa penelitian Singapore University of Technology & Design benar belaka.
“[Hasil penelitian] Bahwa penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia tidak maksimal sehingga wabah Corona 19 baru akan berakhir September 2020,” katanya, Rabu (6/5/2020).
Kondisi ini, kata dia, semakin buruk apabila 500 tenaga kerja asing asal China benar-benar masuk ke Sulawesi Tenggara. Padahal sejumlah pejabat daerah setempat termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara hingga Pimpinan MPR menolak rencana itu.
Menurutnya, sudah banyak kalangan yang mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan atau menunda kedatangan 500 TKA tersebut. Pasalnya kedatangan tenaga kerja asing berpotensi menyebar virus dan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
“Menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat di tengah-tengah pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi yang berpotensi dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat,” terangnya.
Baca Juga
Dia mengingatkan berdasakan undang-undang dasar, pemerintah atau Presiden wajib memberikan perlindungan hidup, ekonomi, sosial dan keamanan bagi seluruh masyarakat tanah air.
“Untuk itu untuk kesekian kalinya kami mohon kepada Presiden untuk konsisten dan tegas dalam menangani penyebaran Covid-19 dan batalkan izin 500 TKA China masuk ke Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memutuskan seluruh moda transportasi dapat kembali beroperasi mulai 7 Mei 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dimungkinkan semua moda angkutan, udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan.
“Operasinya itu mulai besok 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020).
