Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan agar presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu disampaikan saat kedua lembaga tersebut bertemu.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa sebenarnya ide yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lama terpikirkan.
“Disampaikanlah apa yang menjadi alim ulama NU tahun 2012. Berarti dari jamannya pak SBY. Bahwa sejak saat itu mereka mengusulkan agar pemilihan presiden itu sebaiknya dilakukan melalui MPR saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Hidayat menjelaskan bahwa usulan tersebut tentu akan diserap. Akan tetapi tidak pasti akan diterima karena melihat baik dan buruknya.
Syarat untuk mengubah itu setidaknya disampaikan 2/3 anggota MPR secara tertulis. Setelah itu usulan dibawa pada rapat paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusannya harus mendapat suara 51 persen.
“Tapi sampai hari ini belum satupun anggota MPR yang mengusulkan secara resmi yang mau diubah. Jangan kemudian seolah-olah sudah akan selesai kesimpulan mengamandemen pasal tertentu,” jelasnya.
Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan bahwa partainya juga belum memikirkan hal serupa. Prioritas mereka adalah menegakkan Pancasila dan menjaga NKRI.
“Ketua MPR [Bambang Soesatyo] selalu mengatakan kita masih punya dua atau tiga tahun. Kalau perkiraan saya tahun terbaik ya 2020-2021 untuk membahas lebih serius soal isu amandemen ini,” ucapnya.
