Indonesia—Denmark Jajaki Kerja Sama Bidang Keagamaan

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima kunjungan Duta Besar Perwakilan Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Kepercayaan, Kerajaan Denmark, H.E. Michael Suhr di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (20/3/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut kedua negara menjajaki kerja sama di bidang keagamaan untuk peradaban dunia yang lebih baik. Turut mendampingi H.E. Michael Suhr, Dubes Denmark untuk Indonesia H.E Rasmus Abildgaard Kristensen dan perwakilan lainnya.

"Saya merasa senang dan bersyukur bisa menerima kehadiran yang mulia bersama duta besar. Ini merupakan kehormatan tersendiri bagi kami bisa dikunjungi," ujar Lukman mengawali perbincangan dengan H.E.Michael Suhr, seperti dikutip dari laman Kemenag.

Menag menyatakan kehadiran Duta Besar Perwakilan Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Kepercayaan, Kerajaan Denmark sangat penting dan strategis tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia. Pasalnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah sesuatu hak dasar manusia yang sangat penting.

"Semua kita wajib menjaga, memelihara, dan mengembangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena agama menjadi salah satu sumber nilai-nilai kehidupan dan kebajikan yang harus dijalani oleh manusia," kata Lukman.

Pada kesempatan itu Duta Besar Perwakilan Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Kepercayaan, Kerajaan Denmark, H.E. Michael Suhr juga meminta pandangan Menag Lukman Hakim terkait kerja sama apa yang bisa digalang tidak saja antara Indonesia dan Denmark melainkan dunia terkait mempromosikan kebebeasan beragama dan berkeyakinan.

Lukman menambahkan, tantangan ke depan adalah tidak hanya menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, juga disertai agama seperti apa yang lalu kemudian menjadi acuan hidup setiap umat manusia di dunia.

Contoh yang terbaru kasus di New Zealand dan beberapa tempat lain misalnya, orang bisa atas nama agama justru semakin ekslusif hidupnya padahal setiap agama pesan utamanya adalah mengajak semua orang hidup inklusif untuk senantiasa menjaga nilai nilai kemanusian dan kebersamaan.

"Jadi tidak cukup hanya memberi jaminan kebebasan bergama dan berkeyakinan kalau justru atas nama agama dan keyakinan orang hidup saling ekslusif. Tentu bukan agama dan keyakinan seperti itu yang akan kita promosikan melainkan agama inklusif yang membangun kebersamaan," kata Menag.