Bisnis.com, BANDUNG—Asian Development Bank (ADB) mengincar pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur yang akan disusun Pemprov Jawa Barat.
Country Director ADB Indonesia Winfried Wicklein mengatakan pihaknya melihat ada sejumlah prioritas infrastruktur yang tengah disiapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam waktu dekat. “Kami menemukan kesamaan dan tengah menjajaki beberapa ketertarikan untuk bekerja sama,” katanya di Bandung, Jumat (21/9).
Menurutnya pihaknya menawarkan pada Ridwan Kamil bantuan karena kedua belah pihak sama-sama memiliki konsentrasi yang sama pada pemerataan pembangunan infrastruktur di Jabar. “Bagaimana caranya ekonomi di Jawa Barat tumbuh dan kesenjangan di wilayah utara-selatan Jabar,” ujarnya.
Win mengaku ADB bisa terlibat dalam pembiayaan infrastruktur transportasi, sanitasi, pembenahan kawasan kumuh dan pengusahaan air minum hingga irigasi. “Kami rencananya akan datang kembali Oktober nanti untuk berdiskusi dan menindaklanjuti lebih jauh, ya untuk mengelaborasi proyek-proyek,” paparnya.
Namun pihaknya memastikan ADB tidak akan menawarkan dukungan pada proyek Citarum Harum. Win memastikan pihaknya sejak beberapa tahun lalu memutuskan menutup peluang membiayai proyek ini. “Sudah kami tutup, dan sekarang [dengan Ridwan Kamil] kami tidak membicarakan soal ini,” tuturnya.
ADB sendiri dalam setahun pihaknya menyediakan anggaran sebesar 2 miliar US$. Namun tak hanya berupa pinjaman, pihaknya juga mempersiapkan dan menawarkan asistensi, dan analisa kerja. “Indonesia merupakan klien yang sangat penting but kami,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ADB sangat antusias untuk membantu Jabar. “ADB sangat bersemangat. Mereka ingin mendengarkan kebutuhan Jawa Barat yang akan kami kerjakan selama lima tahun,” ujarnya.
Menurutnya ada 3 cara pihaknya mengambil tawaran pinjaman dari ADB yang tengah dipikirkan. Pertama pinjaman yang masuk langsung dibelanjakan Pemprov atau dihela oleh dinas. “Atau lewat BUMD kasih pinjam ke PT Jasa Sarana. Jasa Sarana yang bangun,” katanya.
Cara ketiga ADB meminjamkan pada BUMN seperti Adhi Karya yang tertarik membangun infrastruktur di Jabar. Pihaknya memastikan karena rasio infrastruktur maka penambahan jalan tol menjadi prioritas begitu juga transportasi berbasis kereta api. “Kemudian penambahan bandara dan pelabuhan jadi prioritas,” tuturnya.
Diakui Ridwan Kamil menyalurkan tawaran pinjaman dari ADB ke daerah masih menjadi persoalan karena rumitnya aturan di Indonesia. “Kalau di negeri lain, boleh ADB itu memberi pinjaman ke pemerintah daerah, hanya di Indonesia, hanya sampai ke pemerintah pusat,” paparnya. (K57)
